Merdeka.com - Dewan Pers secara resmi menyatakan laporan yang diajukan oleh presenter TV Tina Talisa telah selesai ditangani. Selain itu, Dewan Pers juga telah mengambil keputusan usai mengadakan mediasi atas Tina dengan Kompas.

"Mediasi ini mengikat kedua belah pihak, dan setelah ini tidak ada pihak manapun yang boleh membawa ke jalur hukum," kata Anggota Bidang Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Agus Sudibyo dalam konferensi pers usai mediasi di Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih Raya, Jakarta, Rabu (5/9).

Agus mengatakan, Dewan Pers menemukan adanya kelemahan yang dilakukan oleh Harian Kompas dalam memuat pemberitaan Tina Talisa yang mendapat aliran dana suap Banggar DPR. "Kompas sudah berusaha melindungi narasumber, tetapi Dewan Pers menilai Kompas tidak berusaha melacak lebih dalam identitas narasumber yang diberitakan," kata Agus.

Terkait putusan ini, kata Agus, Dewan Pers memerintahkan Kompas memberikan ruang bagi Tina untuk mengajukan hak jawab. "Kompas sudah menyatakan bersedia memuat hak jawab yang diajukan oleh Tina," kata Agus.

Terkait hasil mediasi ini, Tina mengaku dapat menerima keputusan Dewan Pers. Menurutnya, hal ini dapat menjadi pengalaman bagi dirinya dan seluruh jurnalis.

"Kehadiran saya berdasarkan niat baik untuk pembelajaran bagi insan media termasuk saya di dalamnya. Saya bersyukur, dalam waktu 2 hari, mediasi dilakukan dengan lancar. Saya berharap, apa yang saya lakukan bisa menjadi pelajaran bagi jurnalis lain," kata Tina.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wapemred Kompas, Budiman Tanuredjo. Menurutnya, mediasi ini dapat kembali mengingatkan para jurnalis tentang pentingnya pedoman penulisan bidang hukum.

"Kami justru ingin melihat bagaimana praktik jurnalisme kita ke depan. Ada hal yang mungkin dilupakan oleh awak media, yaitu 10 prinsip pemberitaan bidang yang disusun oleh PWI dan LBH Pers pada tahun 1977 yang saya kira masih relevan diterapkan saat ini," kata Budiman.