Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014. Sidang lanjutan ini dengan agenda mendengarkan saksi dari termohon dalam hal ini KPU dan pihak terkait.

Tim Kuasa Hukum capres dan cawapres Prabowo - Hatta, Maqdir Ismail meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjelaskan mengenai tugas-tugasnya dalam pelaksanaan pilpres. Yaitu mengenai dalam fungsi pengawasan selama pelaksanaan.

"Kami juga ingin mendapat penjelasan dari Bawaslu mengenai model surat panggilan khusus, karena ada dua model, model yang benar dan tidak benar," kata Maqdir dalam sidang di MK, Jakarta, Rabu (13/8).

Selanjutnya, ia mengajukan permohonan agar Bawaslu menjelaskan distribusi surat suara yang masih banyak telat. Bahkan surat suara tidak sampai hingga proses pemungutan suara.

Selain itu, Maqdir juga meminta agar saksi-saksi yang memberi keterangan di MK diberi perlindungan. Sebab, dia mengendus sejak kemarin saksi-saksi yang ia ajukan banyak dihubungi orang tak dikenal.

"Ini perlu dilakukan agar para saksi tidak mendapat tekanan dalam memberikan kesaksian," katanya.

Terkait hal itu, Ketua MK, Hamdan Zoelva meminta Bawaslu untuk mencatat poin-poin yang disampaikan oleh pemohon. Sementara terkait permintaan perlindungan saksi, MK akan memberikan perlindungan selama masih di lingkungan persidangan dan MK agar para saksi bisa memberikan keterangan tanpa tekanan.

"Yang bisa dilindungi mahkamah adalah saksi di persidangan dan di lingkungan mahkamah, untuk di luar silakan ke pihak kepolisian kami pun akan menyambungkan," jelas Hamdan.

Perlu diketahui, sidang gugatan PHPU ini diajukan oleh pemohon pasangan capres nomor urut satu, Prabowo-Hatta. MK bakal memutuskan perkara ini pada 21 Agustus nanti.