Tim Prabowo-Hatta akan laporkan KPU ke Mabes Polri dan DKPP
Merdeka.com - Tim hukum pasangan Prabowo - Hatta , Habiburokhman akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) ke Mabes Polri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisi penyelenggara pemilu itu dinilai tidak mengindahkan rekomendasi dari Bawaslu .
"Alasannya karena KPU telah mengabaikan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu ," kata Habiburokhman kepada merdeka.com, Senin (21/7).
Menurut Habiburokhman, rekomendasi Bawaslu yang paling mencolok diabaikan adalah agar KPU menggelar pemilihan suara ulang capres-cawapres di 5.802 TPS dari 12.408 TPS di Jakarta. Tapi rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta ini diabaikan.
Selain di DKI, kubu Prabowo-Hatta juga menuntut pemilu ulang digelar di beberapa provinsi. Di antaranya adalah Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Langkah pertama, tim hukum Prabowo-Hatta akan melaporkan persoalan ini ke DKPP. "Siang ini langsung ke DKPP," tegasnya.
Setelah itu, tim Prabowo-Hatta akan menuju ke Mabes Polri. "Untuk waktunya belum tahu. Tapi akan dilaporkan ke Mabes Polri," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaAHY soal Pembahasan Kabinet: Pada Saatnya Prabowo akan Mengundang Ketum Parpol
belum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaTKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah
Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaTKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran
TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPrabowo Bakal Dapat Kenaikan Pangkat Jadi Jenderal Kehormatan TNI, Segini Gaji Bakal Diterima
Kenaikan pangkat kehormatan di lingkungan TNI juga pernah diberikam kepada Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Selengkapnya