Merdeka.com - Pemerintah Indonesia melalui Tim Pemburu Aset Koruptor akan kembali meladeni gugatan dua buronan Kasus Bank Century, Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi. Selain menggugat di International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), ternyata, dua terpidana kasus Bank Century itu juga menggugat pemerintah RI di Organisasi Konferensi Islam (OKI), London, Inggris.

Jaksa Agung Basrief Arief menjelaskan, pengadilan di London, Inggris bahkan telah memberikan jadwal untuk perkara gugatan Hesham Al Waraq. Dikatakan Basrief, gugatan tersebut akan disampaikan secara lengkap oleh pihak penggugat yaitu Hesham pada 19 November mendatang.

"Pada 11 Maret 2013, pihak tergugat yaitu pemerintah RI akan memberikan jawaban atas gugatan ini," kata Basrief dalam rapat kerja dengan Tim Pengawas dana talangan Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/9).

Selanjutnya, mantan Wakil Jaksa Agung ini mengatakan pada 29 April 2013, penggugat atau Hesham kembali akan memberikan tanggapan atas jawaban atau replik. Setelah itu, pada 17 Juni 2013, pemerintah Indonesia yang menjadi pihak tergugat diperkenankan untuk memberikan tanggapan atas replik yang disebut duplik,

"Baru pada tanggal 26 Agustus sampai dengan bulan September 2013, kami mendengarkan hearing di pengadilan London," kata dia.

Sebelumnya, kedua buronan internasional ini mengajukan gugatan di ICSID, Washington DC, Amerika Serikat. Materi gugatan Hesham dan Rafat di ICSID USA maupun di OKI, Inggris, tidak terlalu berbeda. Keduanya tetap mempersoalkan langkah pemerintah memberikan dana talangan atau bailout ke Bank Century sebanyak Rp 6,7 triliun pada akhir tahun 2008 lalu.

Hanya saja, tuntutan ganti rugi yang Hesham dan Rapat ajukan di OKI lebih kecil dari gugatan di ICSID. Dalam gugatan di ICSID, dua orang bekas pemegang saham Bank Century itu mengajukan ganti rugi sebanyak USD 75 juta.

Hesham dan Rafat mengajukan gugatan karena menilai bailout Bank Century sudah merugikan mereka yang harus kehilangan saham di bank yang sudah bersalin nama menjadi Bank Mutiara itu. Keduanya juga mempersoalkan vonis 15 tahun penjara terhadapnya yang diputus secara in absentia. Putusan ini mereka anggap telah melanggar Hak Asasi Manusia.