Merdeka.com - KPK tengah menelaah dugaan korupsi kredit fiktif Bank Jabar tahun 2012 yang diduga melibatkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Pekan lalu, tim KPK turun ke lapangan untuk menindaklanjuti penelaahan kasus tersebut.

"Sedang dilakukan proses telaah, tim sudah turun ke lapangan minggu lalu," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP saat konpers di KPK, Senin (4/3).

Sebelumnya, Budget Advocacy Group (BAG) Dedi Haryadi melaporkan dugaan korupsi di lingkungan pemprov Jawa Barat. Ketua BAG mengadukan dugaan korupsi lewat pembobolan kredit Bank Jabar Banten ke Koperasi Bina Usaha Sukabumi senilai Rp 38 miliar dan PT Alpindo Mitra Baja senilai Rp 123 miliar.

Menurut Dedi, nama Aher disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Peran Aher dalam perkara ini diduga adalah memberikan pengaruh agar dana kredit sebesar Rp 38 miliar dicairkan.

Aher dinilai bertanggungjawab atas dugaan pembobolan bank Jabar senilai ratusan miliar terkait pemberian kredit fiktif yang dikucurkan akhir 2012. Diketahui, Bank Jabar menyalurkan pemberian kredit kepada Koperasi Bina Usaha (KBU) milik PT Alpindo Mitra Baja berlokasi di Sukabumi sebesar Rp 38 miliar.

"Diduga kredit cair karena adanya 'pengaruh' Pemerintah dalam hal ini Gubernur Jawa Barat yang juga Komisaris BJB. Andil saham Provinsi Jawa Barat di Bank ini 38 persen," kata Dedi.

Pemberian kredit kepada PT Alpindo dinilai ada beberapa kesalahan prosedur. Pertama, persyaratan pokok administrasi permohonan kredit tidak terpenuhi. Kedua, Bank Jabar tidak melakukan verifikasi atau validasi data KBU yang menjadi faktor utama analisa kredit.

Ketiga, penarikan dana hasil pencairan kredit melalui rekening tabungan end user (karyawan) tidak dilakukan secara langsung. Pencairan diduga dilakukan di luar jam operasional kantor. Keempat, karyawan sekaligus anggota KBU tidak menerima dana sebagai mana tercantum dalam daftar pinjaman.

Ahmad Heryawan berkali-kali membantah terlibat kasus ini. Dia menyebutnya sebagai fitnah.