Tiga pihak yang diduga PPATK nikmati korupsi Hambalang
Merdeka.com - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf menyatakan dirinya belum bisa menyebutkan dana Hambalang mengalir kemana saja. Nama-nama yang menerima aliran dana Hambalang bisa ke birokrat, politisi, dan pengusaha.
"Belum tahu, bisa birokrat, bisa politisi, bisa pengusaha. Saya belum bisa sebutkan, karena masih kami proses," kata M Yusuf kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin, (25/6).
Apakah nama-nama ini merupakan pengembangan dari 10 laporan hasil analisis (LHA) yang kemarin disebutkan PPATK?
"10 LHA adalah transaksi mencurigakan yang dilakukan anggota banggar, tapi karena bicara anggaran, mungkin saja terkait dengan proyek Hambalang yang dibahas badan anggaran itu. Untuk Hambalang, kami masih terus melakukan pendalaman dan belum ada hasil analisis yang kami kirim ke KPK. Proses analisis masih terus berlangsung," jawabnya.
Yusuf juga menegaskan bahwa PPATK akan bekerja secepatnya. PPATK juga belum mengumumkan apakah jumlah dugaan korupsi pembangunan proyek Hambalang lebih besar daripada Wisma Atlet.
"Sepertinya berkembang terus. Tapi belum ada hasil analisis, kami masih melakukan proses," ujar Yusuf.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaAkui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaPPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024
Angka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaTerbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaPPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca Selengkapnya