Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang minta kepada seluruh menterinya untuk terjun langsung ke masyarakat, mendengarkan langsung keluhan warga di mana mereka tinggal.

Atas dasar itulah, Menteri Desa, Pemberdayaan Masyarakat Tertiggal (PDT), rajin melakukan blusukan. Banyak yang dia dapatkan saat menyapa langsung masyarakat, saat blusukan terutama saat hari libur.

"Salah satu yang dianjurkan beliau (Jokowi) itu kan kerja di lapangan, karena kita hari-hari biasa masih banyak rapat internal. Maka Sabtu-Minggu biasanya saya gunakan

kerja di lapangan. Hari biasa juga nggak masalah sebenarnya," kata Marwan Jafar saat wawancara dengan merdeka.com, Minggu (1/2) di kantornya di daerah Kalibata, Jakarta Selatan.

Marwan, yang juga merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, dengan blusukan dirinya tak cuma dapat laporan dari lapangan. Tapi dia bisa menyaksikan secara langsung.

"Sabtu-Minggu, ya memang beliau anjurkan blusukan ke lapangan meninjau langsung ke lapangan. Jadi biar tau kondisi real yang ada di lapangan."

"Jadi nggak hanya dapat laporan saja tapi tahu dengan mata kepala sendiri. Sehingga kebijakan yang kita ambil itu betul-betul relevan dengan kondisi lapangan," imbuhnya.

Dari blusukan yang dilakukan, Marwan menemukan banyak hal menarik, dan bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengeluarkan kebijakan ke depan.

"Kondisi infrastruktur di pedesaan itu nggak ada aspal. Sehingga bagaimana menggelorakan adanya perbaikan. Itu contoh, jadi kebijakan yang kita ambil seperti itu. Jadi banyak sekali variasi-variasi dan temuan-temuan yang kita dapatkan di lapangan yang menjadi ukuran kita," papar pria asli Pati, Jawa Tengah tersebut.

Mencontoh pendiri bangsa, Bung Karno, Marwan menegaskan pembangunan itu bukan hanya pada aspek kebijakan saja. Namun juga harus terinternalisasi menjadi semacam kredo dalam mengambil kebijakan.

"Contoh Bung Karno membuat Trisakti, itu bukan hanya wacana loh itu kan menjadi terinternalisasi dan terideologi. Trisakti itu kan bukan semata-mata pengetahuan tapi

terinternalisasi. Arah dan prospek pembangunan itu kebijakannya betul-betul terideologi," imbuhnya.

Marwan menambahkan, selama 100 hari memimpin Kementerian Desa, relatif tidak ada kendala yang berarti. "Relatif kendala tidak ada. Kita kan kemarin temuannya menunggu perpres. Sehingga kepastian kewenangan struktur organisasi sekaligus tupoksinya. Setelah perpresnya turun dengan sendirinya kita kerja itu sesuai perpres, artinya bahwa munculnya perpres itu meskipun kemarin yang menjadi simpang siur soal kewenangan itu kalau soal PDT dan transmigrasi sudah berjalan semestinya."

Total udah berapa kali blusukan? "Tiap Minggu kita blusukan, cuma hari ini saja nggak soalnya kondisi yang nggak memungkinkan," jawab Marwan.

Yang jelas, menurutnya, saat ini masih banyak sekali daerah tertinggal. Dia memprioritaskan akan mempercepat pembangunan di daerah-daerah tertinggal, khususnya di wilayah perbatasan.

"Fokus yang akan dikerjakan adalah saya akan runutkan semua, banyak ada daerah tertinggal. Salah satu fokus kita bagaimana desa-desa di perbatasan itu kita berdayakan. Supaya kesenjanganan kita dengan tetangga sebelah (malaysia) itu supaya nggak terlalu menganga," tutup Marwan.