Tersangkut dana hibah Pilkada, keuangan KPU berpredikat WDP

Merdeka.com - Setiap lembaga negara, diaudit keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiap tahun. Tak terkecuali dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengaku hasil audit BPK terhadap lembaganya adalah status wajar dengan pengecualian (WDP). Sudah tiga tahun ini, kata dia, KPU selalu mendapatkan nilai WDP.

"Sama WDP, sudah tiga tahun KPU WDP," kata Husni kepada wartawan di KPU, Jakarta, Rabu (27/8).

Ketika ditanya apakah selama ini KPU pernah memperoleh status WTP, Husni geleng-geleng kepala.

"Belum..belum," katanya.

Baik itu periode sebelumnya atau masa kepemimpinannya, lanjut Husni, KPU tidak berubah dengan status WDP.

"Enggak periode sebelumnya juga sudah WDP juga. Masih langganan WDP, ini yang mau diupayakan bisa WTP gitu," jelasnya.

Adapun yang menjadi penyebab KPU hanya mendapatkan nilai WDP dari BPK karena terdapat sejumlah catatan. Sebagian besar merupakan catatan keuangan KPU di tingkat daerah.

"Ada temuan di daerah itu menyangkut dana hibah yang Pilkada itu kan enggak hibah murni. Nah itu kemarin saya sudah bicara dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, supaya itu di harus perjelas statusnya karena membebani kami," jelas Husni.

"Misalnya di satu daerah dalam pemilukadanya anggarannya tersisa, sementara dia dana hibahnya itu pertanggungjawabannya kan masih ada di daerah itu, pada daerahnya. Sementara KPU cuma ada pejabat pembantu semacam bendahara lah, tapi pencatatannya di KPU. Dalam pengaturan secara nasional dana hibah itu seharusnya masuk ke dalam DIPAnya KPU, tapi itu tidak masuk DIPAnya KPU, itu jadi masalah," pungkasnya.