Terlibat twitwar, Menteri Susi block akun Twitter Ratna Sarumpaet
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terlibat twitwar (perseteruan di Twitter) dengan seniman Ratna Sarumpaet terkait kebijakannya yang dianggap merugikan nelayan. Twitwar keduanya berawal saat Ratna mengirimkan tautan berita yang menuliskan dampak kebijakan Susi terhadap kehidupan nelayan.
Cuitan tersebut ditulis Ratna Sarumpaet pada Selasa (16/6). Dia juga menyebut, menteri-menteri Presiden Joko Widodo bermasalah.
"Kasian NKRI, Menteri-menterinya bermasalah, isu reshufle LENYAP > Gara-gara Kebijakan Susi, Nelayan Jualan Togel http://pekanews.com/2015/06/alamak-gara-gara-kebijakan-menteri-susi-nelayan-jadi-jualan-togel/ … @susipudjiastuti," tulis Ratna lewat akun @RatnaSpaet.
Kritikan Ratna tersebut dibalas Susi empat hari kemudian. Dia mengaku sudah mendengar berita tersebut, seminggu sebelum Ratna mengirim tautan berita tersebut. Berita tersebut menuliskan sejumlah nelayan yang menganggur akibat kebijakan Susi. Selain itu ada juga nelayan yang kemudian beralih pekerjaan sebagai penyalur togel.
"@RatnaSpaet kenapa tidak Ibu baca dan cari tahu sendiri ? Saya dengar berita sudah dari seminggu yang lalu di DPR langsung."
Ratna kemudian menyebut isi tautan tersebut bukan hasil analisisnya. Tujuannya memberi tahu Susi di Twitter untuk mencari tahu kebenaran isi berita tersebut.
"Thanks direspon bu @susipujiastuti. Isi link itu bukan analisaku. Aku cc supaya Ibu cari tahu kebenarannya. Ibu ya digaji rakyat kan?" tulis Ratna, Minggu (21/6).
Mendapat pertanyaan seperti itu, Susi mempertanyakan, apakah suatu kejahatan jika dirinya menerima gaji. Dia menjelaskan selama ini diberikannya kepada orang yang membutuhkan.
"@RatnaSpaet ibu digaji oleh rakyat? apa itu kejahatan? Apa itu nista kalau saya berikan ke yang membutuhkan? Dari rakyat untuk rakyat?" balas Susi.
Merasa terganggu dengan cuitan Ratna Sarumpaet, Susi kemudian mem-block akun @RatnaSpaet. Menurutnya, pekerjaannya lebih banyak dan tidak hanya menjawab cuitan wanita kelahiran Tapanuli Utara tersebut.
"Saya putuskan untuk berhenti tweet dengan bu Ratna, tidak cukup waktu dan kerjaan saya banyak jadi saya block. Juga tweet lainnya yang tidak konstruktif."
(mdk/amn)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ratna Sarumpaet Tertangkap Berkeliaran Naik Mobil saat Nyepi di Bali
Pihak desa adat telah mengeluarkan surat imbauan berisi tata tertib pelaksanaan Nyepi
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Soroti 12 Peristiwa Kekerasan di Papua dalam Sebulan Terakhir
Mencatat ada 8 orang meninggal dunia, terdiri atas lima anggota TNI/POLRI dan tiga warga sipil
Baca SelengkapnyaSuciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
1,6 Juta Saksi Disebar untuk Kawal Suara Ganjar-Mahfud dan Partai Pendukung di Hari Pencoblosan
Sebanyak 1,6 juta lebih saksi akan mengawal suara Ganjar-Mahfud dan partai pendukung pada hari pencoblosan Pemilu 2024, 14 Februari nanti.
Baca SelengkapnyaEmpat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaRekaman Surya Paloh Marahi Anies, Timnas AMIN: Bukan Kebiasaan Komunikasi Penting Lewat Telepon
Sudirman menuturkan viralnya rekaman suara hoaks itu akan ditindaklanjuti oleh Tim Hukum Nasional (THN) AMIN.
Baca SelengkapnyaSosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca Selengkapnya6.426 Narapidana di Sulsel Diusulkan Terima Remisi Hari Kemerdekaan RI
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan mengusulkan 6.426 narapidana menerima remisi atau pengurangan masa pidana saat momen Hari Kemerdekaan Indonesia.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya