Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang menyatakan 8 anggota dan pegawai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Mereka dijatuhi hukuman berbeda-beda.

Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyelewengkan dana hibah pemilu 2019 yang menyebabkan kerugian negara Rp2,5 miliar. Total dana hibah ketika itu Rp9,2 miliar.

Kedelapan terdakwa yang dijatuhi hukuman adalah Ketua Bawaslu Muratara Munawir yang diganjar hukuman 3 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp160 juta; dua anggotanya Paulina dan Muhammad Ali Asek masing-masing divonis hukuman penjara 3 tahun 5 bulan dengan denda berbeda. Paulina denda Rp160 juta dan Ali dikenakan Rp155 juta.

Kemudian, Koordinator Sekretaris Bawaslu Muratara Tirta Arisandi dihukum 4 tahun penjara dengan tambahan uang pengganti sebesar Rp625 juta. Siti Zuhro selaku bendahara divonis 3 tahun 5 bulan dengan uang pengganti Rp22 juta subsider 2 tahun kurungan.

Lalu Aceng Sudrajat selaku staf Bawaslu Muratara dihukum lebih tinggi yakni 4 tahun 5 bulan penjara; Kukuh Reksa Prabu sebagai staf Bawaslu Muratara divonis penjara 3 tahun penjara dengan hukuman tambahan membayar uang pengganti Rp45 juta, dan Hendrik dikenakan hukuman 3 tahun dan 5 bulan penjara dengan uang pengganti Rp281 juta subsider 2 tahun kurungan.

"Para terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1), juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang tindak pidana korupsi. "Memerintahkan para terdakwa agar tetap ditahan," ungkap Ketua Majelis Hakim Heppy Tarigan dalam sidang yang berlangsung secara virtual, Rabu (2/11).

Hakim menilai para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tipikor. Kedelapan terdakwa kompak pikir-pikir untuk mengajukan banding. "Kami pikir-pikir dulu Yang Mulia," kata salah seorang terdakwa.