Merdeka.com - Sebelas kementerian dan lembaga meluncurkan Portal Aduan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN.

Kementerian yang terlibat dalam hal ini, yakni Kementerian PAN RB, Kemenko Polhukam, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan dan Budaya, serta Kementerian Hukum dan HAM.

Ada juga Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Peluncuran dihadiri oleh Menkominfo Johnny G Plate dan pejabat kementerian dan badan negara terkait.

Portal ini nantinya dapat di akses pada www.aduanasn.id, masyarakat nantinya bisa melaporkan ASN yang terpapar radikalisme.

Selain masyarakat, Menkominfo Johnny G Plate mengatakan tidak membatasi ASN dalam mengkritik kinerja pemerintahan, asalkan harus didukung dengan fakta dan data agar bisa ditindaklanjuti.

"Mengkritik boleh kok, semuanya mengkritik. Kalau ASN mengkritik pekerjaannya sendiri, yang tidak boleh yang tidak dengan dasar, yang fitnah, bacalah secara lengkap, jangan sepotong-potong, nanti bias di masyarakat ini. Yang menyebar fitnah atau hoaks itu yang harus ditangani agar menggunakannya dengan benar dan baik," ujar Plate di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/11).

Jhonny mengatakan Kominfo mendukung adanya portal ini dan bersedia menjadi fasilitator yang menyediakan sarana dan infrastruktur.

“Berkaitan dengan launching ini Kominfo berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan infrastruktur. Dan tentu diharapkan digitalisasi ini digunakan dengan konten-konten yang bermanfaat," ucap Plate.

Sementara itu, Sekretaris Menteri PAN RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, dengan dibuatnya platform tersebut diharapkan bisa membantu menangani masalah ASN yang terpapar paham radikal.

"Kami tegaskan sekali lagi, memang kondisi intoleransi dan radikalisme itu ditekankan oleh BNPT. Radikalisme sebenarnya netral tapi ada yang negatif, karena selama ini sejak reformasi mungkin nggak ada screening, maka ini sering tak tertangani," ucap Dwi.

“Pak Menpan berharap yang seperti ini nggak bisa diharapkan lagi, jadi pimpinan kementerian lembaga harus melakukan pengawasan untuk cegah tangkal radikalisme,” lanjutnya.

Dwi menyampaikan portal aduan tersebut juga bisa digunakan masyarakat apabila menemukan oknum ASN yang melakukan penyimpangan.

"Ini platform untuk masyarakat mengadukan ASN. ASN juga boleh mengadukan kan sama masyarakat juga,” pungkasnya.