Temuan PPATK, bupati Kepulauan Sula diduga berekening gendut
Merdeka.com - Beberapa waktu lalu ,Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap 10 nama pejabat daerah yang diduga memiliki rekening gendut. Dari 10 nama tersebut, delapan di antaranya ditangani Kejagung, satu KPK, dan 1 kepolisian.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), R Widyo Pramono, mengatakan pejabat daerah berekening gendut yang kini ditangani kepolisian adalah bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus (AHM). Nama AHM muncul di antara 10 pejabat daerah yang dilaporkan oleh Kepala PPATK Muhammad Yusuf kepada Kejagung, KPK, dan kepolisian.
"Iya itu (Ahmad Hidayat Mus) ditangani polisi," kata Widyo usai acara 'Penyampaian Kinerja Tahun 2014 Kejaksaan RI' di Gedung Sasana Pradana, Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (5/1).
Widyo memastikan nama AHM masuk dalam radar PPATK yang diduga memiliki rekening gendut. Namun soal fulus yang dicurigai PPATK itu Widyo kurang tahu persis total nilai rekeningnya.
"Itu polisi yang tangani," kata Widyo.
Sekadar diketahui, berikut beberapa nama pejabat daerah berekening gendut yang ditangani Kejagung. Gubernur Sultra, Nur Alam; Bupati Seruyan, Sudarsono; mantan Bupati Pulang Pisau, Achmad Amur; Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh; dan mantan Bupati Klungkung, I Wayan Candra. Sementara satu nama pejabat yang ditangani KPK adalah Mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Konon pulau ini tidak ditemukan, namun akibat sebuah peristiwa yang luar biasa, Pulau Si Kantan ini muncul.
Baca SelengkapnyaKeluhan Pemudik di Merak: Kami Sudah Sabar Semalaman, Tapi Belum Juga Masuk Kapal
Baca SelengkapnyaRekapitulasi Suara hari ini menyisakan empat provinsi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua dan Papua Pegunungan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi menduga pria itu tewas akibat pembunuhan dan sengaja dibuang ke sungai.
Baca SelengkapnyaBerikut sosok eks bintara Polwan yang bukan lulusan Akpol namun berhasil pegang komando jadi Kapolres.
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaKeputusan pemecatan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024.
Baca SelengkapnyaPenghentian serentak penghitungan suara di tingkat kecamatan dilakukan pada Sabtu (18/2) kemarin dan Senin (19/2) ini.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengungkapkan kendala tersebut sehubungan dengan adanya rekapitulasi pada tingkat kecamatan belum sepenuhnya rampung.
Baca Selengkapnya