Tempat bisnis ilegal disegel, Pemkab bogor tetap pungut pajak

Merdeka.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam mengaku dilema dengan tindakannya yang melakukan penyegelan terhadap ratusan bangunan tempat bisnis seperti restoran, tempat hiburan malam, panti pijat, gudang, serta pabrik dan minimarket.

Luthfie mengaku penyegelan terhadap ratusan bangunan ini dilakukan atas rekomendasi Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor, yang menyatakan bahwa tempat bisnis yang disegel itu tak dilengkapi izin.

"Surat teguran atau peringatan sesuai aturan sudah dilakukan. Tapi tetap tidak diindahkan, sehingga kita terpaksa menyegel bangunan tersebut," katanya usai menyegel salah satu bangunan restoran di kawasan Sentul, Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Rabu (17/12).

Saat ditanya, hampir sebagian besar bangunan atau tempat bisnis itu selama beroperasi sudah memberikan kontribusi besar terhadap bahkan nilainya mencapai belasan miliar per tahun. Pihaknya mengaku kapasitasnya hanya menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda).

"Saya juga bingung, kalau mau jujur. Seharusnya selama izinnya belum keluar atau ilegal tidak boleh dipungut pajak. Kalau seperti ini kita akui Pemkab Bogor yang telah memungut pajak dari bisnis ilegal yang kita segel apa bedanya dengan preman (yang melakukan pungli)," ujarnya.

Akibat aksi tersebut, para pengusaha yang tempat bisnisnya disegel banyak berteriak dan protes, karena merasa selama ini pihaknya sudah memberikan kontribusi besar terhadap pajak atau pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

"Saya juga bingung kenapa baru sekarang dipermasalahkan. Padahal bangunan tempat usaha kita ini sudah lebih dari lima tahun berdiri dan kita sudah membayar pajak hingga puluhan miliar rupiah ke Dispenda Kabupaten Bogor, tapi tetap saja keberadaan kita dipermasalahkan," ujar Edo Marbun, Media Relation PT Sentul City Tbk.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya berjanji akan memanfaatkan waktu yang diberikan Satpol PP Kabupaten Bogor dalam mengurus izin.

"Kita saat ini sedang mengurus izin, kalaupun yang disegel menggunakan garis kuning hitam, pihaknya segera menaatinya dan memindahkan perlengkapan-peralatan yang selama ini dipergunakan untuk berjualan kuliner," jelasnya.