Merdeka.com - Tindakan pihak kepolisian melumpuhkan orang yang diduga anggota kelompok Din Minimi dengan cara menembak hingga tewas menuai kecaman. Perbuatan polisi ini dinilai berlebihan yang diperlihatkan oleh Polri dalam menumpas aksi kriminalitas dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.

Kecaman ini seperti disampaikan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky. Dia menilai, penembakan oleh kepolisian di bagian kepala dan dada yang diduga anggota Din Minimi terhadap Junaidi alias Beurijuk dan lainnya, itu merupakan tindakan berlebihan yang tidak perlu terjadi.

"Saya mengapresiasi kerja keras yang dilakukan kepolisian dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun untuk beberapa kasus penembakan terakhir, saya rasa perlu ada penjelasan; apakah prosedurnya memang dibenarkan demikian?," kata Iskandar Usman, Jumat (28/8) di Banda Aceh.

Politisi Partai Aceh ini mendesak kepolisian segera melakukan evaluasi internal terkait tindakan represif yang selama ini terjadi terhadap para terduga komplotan bersenjata di Aceh. Hal itu dipandang perlu mengingat beberapa peristiwa penembakan terakhir menyisakan kontroversi di tengah-tengah masyarakat khususnya keluarga korban.

"Kalau situasi ini terus dibiarkan, saya khawatir potensi penggunaan kekerasan menjadi satu-satunya cara yang akan terus terpelihara," ungkapnya.

Menurut dia, tindakan pelumpuhan terhadap seseorang yang masih berstatus terduga semestinya dapat dihindari oleh aparat hukum di lapangan. Upaya tersebut dilakukan hanya pada situasi mendesak yang mengancam keselamatan nyawa.

"Ini bukan soal membela para terduga itu. Tapi saya lebih melihat ke persoalan penegakan hukumnya. Jangan sampai aparat kita justru dianggap telah bertindak sembarangan dan melanggar hak asasi manusia," tegasnya.

Kecaman yang senada juga dilontarkan oleh seorang pengamat politik keamanan Aceh, Aryos Nivada, MA. Menurut dia penembakan terhadap Beurijuk di Batuphat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, polisi sudah menyalahi prosedur penanganan Kamtibmas.

"Jangan polisi memaknai dilumpuhkan itu ya ditembak mati, masa dengan keahlian menembak di bagian kaki tidak bisa, apalagi polisi jago bela diri masa tidak bisa melumpuhkan secara fisik setelah ditembak kakinya," ungkap Aryos.

Katanya, sekarang terkesan polisi sudah kehilangan sifat humanis dalam bertindak menumpas dan melumpuhkan kelompok Din Minimi. Bahkan lebih memperlihatkan gaya kekerasan daripada cara polisi yang profesional.

"Jangan sampai publik menilai cara bertindak Polda Aceh mengatasi kelompok Din Minimi lost control dan paranoid dalam penangkapan kelompok Din Minimi," ulasnya.

Aryos meminta kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk turun melakukan investigasi dan mengecek cara bertindak polisi ketika menembak Berijuek. Hal-hal perlu diinvestigasi terkait rekaman visual yang dimiliki di SPBU Batuhpat, uji balistik, uji forensik, dan lain-lain.

"Jika benar ditemukan oleh Komnas HAM dan investigasi element masyarakat sipil, bahwa terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia maka bisa di rekomendasikan untuk di proses ke jalur hukum yang berlaku di Indonesia," tutupnya.