Tekan TKI ilegal, Pemprov Jatim dirikan kantor layanan satu atap

Merdeka.com - Pemerintah akan perketat izin pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Hal ini dilakukan, karena tingginya jumlah TKI ilegal, khususnya dari Jawa Timur dengan tujuan Taiwan.Untuk itu, Pemprov Jawa Timur ingin mempersingkat pengurusan dokumen melalui pengintegrasian pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI. Proses ini, akan dilakukan oleh Kantor Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap-Penempatan dan Perlindungan TKI (LPTSA-P2TKI) Jawa Timur.Dengan sistem pelayanan ini, dimungkinkan bisa menekan angka TKI ilegal yang terus bertambah tiap tahunnya. Dan bagi calon TKI asal Jawa Timur yang ingin bekerja di luar negeri, tanpa mendapat izin keberangkatan dari LPTSA-P2TKI, dipastikan tidak akan memperoleh visa.

Disampaikan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid di acara launching LPTSA-P2TKI Jawa Timur yang digelar di Surabaya, Kamis (7/5)."Calon TKI yang tak dapat izin dari LPTSA-P2TKI, tidak akan dilayani visa-nya. Dengan begitu, TKI yang nyelonong ke luar negeri, khususnya untuk tujuan ke Taiwan bisa dikurangi," kata Nusron.Dikatakannya, saat ini, jumlah warga Jawa Timur yang berangkat ke luar negeri cukup besar, mencapai sekitar 82 ribu hingga 87 ribu orang, dan yang paling banyak berangkat ke Taiwan. Namun, kebanyakan dari mereka yang berangkat ke Taiwan tidak dilengkapi dokumen resmi alias ilegal."Sekarang, kita akan berupaya mengurangi keberangkatan TKI secara ilegal di Jawa Timur. Caranya, ya dengan mendirikan LPTSA-P2TKI ini. Yang tak dapat izin, tidak akan dilayani visa-nya," tegas Nusron yang juga Ketua Umum GP Ansor ini.Selain itu, lanjutnya, perwakilan Taiwan di Indonesia atau Taiwan Economic Trade Office (TETO), juga akan membuka kantor di Surabaya. Pendirian Kantor TETO di Surabaya, dikatakan Nusron, sudah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Sehingga, bagi calon TKI asal Jatim yang ingin mengurus visa-nya, tidak perlu datang ke Jakarta, tapi cukup di Jatim saja. Saya yakin dengan dibukanya Kantor TETO dan LPTSA-P2TKI seperti di Jatim ini, ke depan biaya TKI relatif berkurang. Masalah pengurusan administrasi TKI yang mbulet (ruwet), akan dikurangi," paparnya.Untuk saat ini, masih kata Nusron, BNP2TKI, masih fokus ke masalah percaloan. Sebab, kata dia, yang membuat beban TKI itu, para calo. "Kemudian utang TKI dijadikan potongan ketika mendapat gaji di tempat kerjanya. Selanjutnya bunga utang yang besar. Makanya, saya senang di Jatim ini ada Bank UKM yang bisa membantu pembiayaan TKI," ungkapnya.Selain itu, BNP2TKI juga fokus pada proses penggajian yang dipotong dan model pengiriman uang yang ruwet. "Kalau semua persoalan ini selesai, maka biaya TKI akan lebih ringan. Misalkan, dalam setahun, ada sekitar 500 ribu orang yang berangkat. Jika satu orang dikenakan Rp 2,6 juta, kemudian dikalikan 500 ribu orang, maka total biayanya mencapai Rp 1 triliun lebih," rincinya.Nusron juga mengaku mengapresiasi upaya Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mini. Menurutnya, SMK mini bisa membantu keterampilan calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri. Sehingga, nantinya sudah tidak ada lagi penampungan TKI."Dengan SMK mini, TKI tidak perlu mengeluarkan biaya diklat lagi. Untuk mendapatkan keterampilan, satu TKI hanya dikenakan biaya Rp 1,7 juta saja," tandasnya.