Teddy ungkap duit ke pejabat Kementerian PDT dan Ketua DPP PKB
Merdeka.com - Direktur PT Papua Indah Perkasa, Teddy Renyut, mengaku pernah merogoh kocek Rp 290 juta buat membayarkan tiket perjalanan ke luar negeri buat Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Helmi Faisal Zaini, dan istrinya. Dia juga mengaku harus membayar miliaran rupiah buat mendapatkan proyek-proyek di Kementerian PDT.
Teddy mengakui hal itu saat bersaksi dalam sidang Bupati non-aktif Biak Numfor, Yesaya Sombuk, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (15/9). Menurut dia, besaran nilai uang pelicin buat meraih proyek-proyek di Kementerian PDT.
"Pertama Budio Rp 3,2 m. Dia anak buah Ardie yang mengurus anggaran di DPR. Saat ini karena enggak ada proyeknya, saya minta uang saya kembali," kata Teddy.
Teddy juga mengungkapkan aliran dana kepada seseorang bernama Aditya Akbar Siregar sebesar Rp 6 miliar. Menurut dia, Adit adalah salah satu orang kepercayaan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Muamir Muin Syam.
"Saya enggak tahu kantor Adit, saya serahkan uang itu di luar," lanjut Teddy.
Ketua Majelis Hakim Artha Theresia lantas mencecar Teddy mengapa dia begitu yakin menyerahkan duit dalam jumlah besar. Menurut Teddy, dia melakoni hal itu karena yakin dengan sosok Muamir.
"Itu kan uang yang banyak lho. Kok saudara yakin pasti dapat proyek?" tanya Hakim Artha yang juga kakak pembawa acara ternama, Rosiana Silalahi.
"Kalau mengurus proyek kan modal kepercayaan saja yang mulia. Adit itu orangnya Pak Muamir. Muamir masih kerabat Menteri PDT. Adit itu calo. Kata Muamir kalau urusan uang diserahkan ke Adit," ujar Teddy.
Teddy juga mengaku pernah memberikan langsung duit Rp 250 juta kepada Muamir buat proyek-proyek Kementerian PDT di APBN-P. Dia juga mengaku pernah memberi uang kepada anak buah Ardie bernama Har.
"Itu Bosnya adit. Kerabat menteri. Har anak buah Ardie," ucap Teddy.
Terkait proyek tanggul laut Kabupaten Biak Numfor, Teddy merogoh kocek ratusan juta supaya mendapat pekerjaan itu. Dia mengaku memberikan Rp 65 juta kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Biak Numfor, Yunus Saflembolo, dan Bupati non-aktif Biak Numfor, Yesaya Sombuk, sebesar Rp 900 juta.
"Uang yang Rp 600 juta pribadi, Rp 300 juta ambil kredit. Jaminan ke Bank Papua itu alat berat teman saya sama sertifikat Suprayoga (Deputi I Kementerian PDT)," papar Teddy.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca SelengkapnyaDPTb Pemilu adalah daftar yang berisi pemilih tambahan yang dapat memilih dalam Pemilu, serta nama-nama pemilih yang tidak tercantum DPT.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaIa juga menekankan, proses penyelidikan hingga penyidikan dan penetapan tersangka telah sesuai oleh penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaAksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca Selengkapnya