Merdeka.com - Anggota DPR asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Deddy Yevri Sitorus, menyoroti berulangnya kasus jebol kolam limbah tambang batubara PT KPUC di Kabupaten Malinau pada Minggu (14/8). Pemerintah diminta turun tangan.

"Kejadian ini selalu berulang setiap tahun dan mengakibatkan bencana lingkungan yang berbahaya dan sangat merugikan warga sepanjang Sungai Malinau," kata Deddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/8).

Deddy mengatakan, kalau jebolnya tanggul ini disebut sebagai bencana, maka tak masuk akal. Sebab bencana tidak mungkin terjadi setiap tahun.

"Maka ini namanya lalai atau tidak peduli terhadap potensi dampak yang ditimbulkan," imbuhnya.

Anggota Komisi VI DPR itu mendesak pemerintah bertindak tegas dengan mempertimbangkan pembekuan dan pencabutan izin perusahaan.

Menurut Deddy, dirinya sudah menyurati berbagai pihak yang terkait pada tahun 2021, ketika tanggul limbah jebol dan menyebabkan puluhan ribu ikan sungai mati. Saat itu, PDAM tidak berfungsi dan petambak di hilir gagal panen.

Tim Gakum Kementerian LHK dan Kementerian ESDM sudah melakukan investigasi dan meminta perusahaan memperbaiki manajemen pengelolaan limbahnya. Namun dia mendapat informasi jika pihak perusahaan kurang koperatif sehingga diharuskan memberikan laporan bulanan.

"Jadi memang tidak ada keseriusan perusahaan untuk membenahi manajemen pengelolaan limbah hingga hari ini. Bahkan menurut informasi warga, perusahaan tersebut membuang limbah setiap malam dan ketika hujan turun. Saya melihat kejadian ini sudah sampai pada tahap kejahatan korporasi," ujar Deddy.

Deddy mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri ESDM dan Dirjen Minerba, Kementerian LHK, Menteri Investasi dan pihak kepolisian. Semua berjanji akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan secepat mungkin.

"Saya akan menagih dan mengawasi implementasinya. Saya berharap agar persoalan ini bisa diselesaikan secara hukum dan sesuai regulasi yang ada," tegas Deddy.

Deddy menyatakan, air Sungai Malinau merupakan tumpuan hidup ribuan masyarakat di setidaknya dua kabupaten dan sumber air baku untuk PDAM Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Belum lagi dampak terhadap para petambak udang dan ikan yang produktivitasnya dilaporkan menurun hingga 30% dan gagal panen ketika terjadi pencemaran berat.

"Rakyat butuh keadilan dan lingkungan hidup yang aman serta sehat. Mereka tidak anti investasi tetapi sebaiknya investasi itu jangan hanya mau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak," pungkasnya.