Merdeka.com - Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menuding Presiden Joko Widodo terlalu ikut campur dan berpotensi membuat kontestasi pilpres tak adil. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyebut siapa pun termasuk Jokowi berhak memberikan nasihat atau pendapat.

"Kalau (Jokowi) nasihat boleh. Menasihati, berpendapat, masa Pak Presiden enggak boleh berpendapat? Orang di kampung boleh membahas capres, ya, bebas saja, Pak Jokowi juga bebas memberikan arahan. Saran, beropini. Masa presiden enggak boleh beropini?" kata Yandri, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).

Yandri menilai, nasihat atau pendapat Jokowi yang diberikan terkait pemilu tidak akan membuat penyelenggara tersebut tidak adil. Hal itu tergantung, dari respon publik terhadap nasihat Jokowi.

"Pak Presiden mau ngomong apa tentang masa depan Indonesia, tentang pilpres, kontestasi pemilu, enggak apa-apa. Ini negara demokrasi enggak boleh dilarang-larang. Orang rakyat biasa aja boleh, parpol bebas, masa presiden dilarang," ujarnya.

Yandri pun tak khawatir dukungan Jokowi pada sosok tertentu akan membuat pilpres tak adil.

"Saya belum lihat hal itu yang mengarah ke sana. Karena orang baru berwacana. Pasangan juga belum ada. Masih jauh, apa yang mau dikhawatirkan, iya, kan?" imbuh Yandri.