Merdeka.com - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, kerjasama TNI dengan Polri dalam menangani konflik dalam negeri sudah terjalin cukup lama. Sayang, belum ada aturan yang jelas.

"Bahwa MoU kita buat secara dasar, mengingat belum adanya peraturan pelaksanaan perbantuan TNI ke Polri. Kita menyepakati perlu adanya kesepakatan bersama tentang perbantuan TNI," kata Agus saat konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (29/1).

Untuk itu, kerjasama dilakukan sebagai upaya kedua pihak memberikan kepastian perintah kepada kepala satuan di daerah dan prajurit, saat melaksanakan tugas.

Kalau dalam pelaksanaannya ditemukan kasus prajurit TNI melanggar ketentuan, seperti penembakan warga sipil, maka prosedur hukuman tetap mengacu kepada pengadilan militer. "Itu akan disidik oleh Polisi Militer. Karena dengan demikian kita akan tahu jenis pelanggaran. Pengadilan juga di pengadilan militer," terang Agus.

Dalam MoU, TNI dan Polisi memiliki tugas mensinergikan institusi supaya menjadi mitra optimal mengatasi persoalan konflik dalam negeri. Polisi memiliki wewenang penuh mengendalikan anggota TNI. Namun ketika mengatasi persoalan, Polri dilarang menggunakan standar TNI.

"Tindakan kepolisian, memahami hak kemanusiaan," kata Agus.

Wewenang yang dimiliki Polri kepada prajurit TNI masuk akal, lantaran dalam perjanjian, disepakati Polri harus menanggung seluruh kebutuhan dan logistik pasukan. Ibarat orang pinjam mobil, dia bisa mengendarainya dengan perjanjian ketika mengembalikan mobil, tangki bensin harus penuh.