Takut diselewengkan, pemerintah bentuk tim pengendali dana desa

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membentuk tim pengendali dana desa untuk memantau percepatan penyaluran dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengatakan dalam rapat koordinasi nasional percepatan penyaluran dana desa tahap pertama akan diserahkan kepada 240 bupati dan wali kota yang belum mendapatkan dana desa.

"Jangan sampai dana ini diselewengkan ke hal lain, makanya bentuk tim pengawasan," kata Marwan dalam sambutan pidato Rakornas percepatan penyaluran dana desa tahap pertama di Kantornya, Jakarta, Senin (25/5).

Dalam pengawalan dana desa, kata dia, pihaknya juga menerjunkan tenaga desa dan aparat desa untuk mengelola pelaksanaan dan pembinaan penyaluran dana desa. Namun untuk tim pengendali dana desa akan diberikan tanggung jawab terhadap anggota pejabat lintas kementerian yakni, Kemendagri, Bappenas dan KemenPDT dan Transmigrasi.

"Tantangan saat ini bagi kepala desa dan aparat desa dalam kesiapan untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran desa secara tepat dan terukur," ujarnya.

Lanjut dia, Kementerian Keuangan sudah menyalurkan dana desa sebesar Rp 3,868 triliun untuk 211 daerah tertinggal di Indonesia. Sementara pagu dana desa dalam APBNP 2015 sebesar Rp 20,766 triliun.

"Oleh karenanya, penyelenggaraan rakornas ini merupakan salah satu wujud dari peran tanggung jawab pemerintah pusat dalam menjabarkan peran dan monitoring, serta evaluasi penyaluran dana desa tahun 2015 ini," tukasnya.