Merdeka.com - Tak mau terperosok dalam pusaran kasus korupsi yang menjerat Udar Pristono, 60 PNS Pemprov DKI kembalikan uang honor sebesar RP 1,6 miliar dari proyek pengadaan bus Transjakarta di Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"60 saksi dari PNS yang diperiksa sudah mengembalikan uang. Semuanya dikumpulkan di bendahara senilai Rp 1,6 miliar," kata Kepala Sub Bidang Tindak Pidana Korupsi Kejagung Sarjono Turin, saat dikonfirmasi oleh wartawan, minggu (5/10).

Sarjono mengungkapkan, uang itu dikembalikan bermula ketika pegawai PNS Pemprov dipanggil jaksa untuk dilakukan penyidikan selama 2 minggu. Ia mengatakan jumlah pengembalian uang itu berbeda-beda.

"Ada Rp 2 juta, ada Rp 5 juta ada juga sampai puluhan juta. Sesuai dengan peringkatnya. Kalau levelnya kepala bagian mungkin sampailah Rp 10 juta. Kalau level hanya staf ya Rp 2 juta. Tapi kan itu banyak, ada sekitar 60 orang. Makanya kita sita-sita semuanya," ungkapnya.

Terkait penyitaan uang itu, Ia menilai bukan masuk pada ranah gratifikasi. Sebab, tambah dia, PNS itu menganggap uang yang diberikan hanyalah honor.

Karena sebelumnya bekas Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono mengeluarkan sebuah surat yang sah dari tim teknis dan tim pembantu teknis.

"Nah mereka itu sesuai tupoksinya seharusnya bekerja selaku fungsinya. Pada kenyataannya mereka diberi honor tapi tidak bekerja. (Masuk gratifikasi) nggak lah namanya honor. Terima saja, dipikir itu kan sah, tidak ada niat. Bukan suatu kejahatan, dia dipikir sebagai honor ya terima saja," ucap dia.

Disinggung status Udar, Sarjono mengatakan telah masuk ke tahap pemberkasan. Namun, adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Ia mengaku jaksa sedang melakukan penyelidikan melalui PPATK.

Lebih lanjut, Ia menegaskan penyidik telah telah menyita aset milik Udar, berupa kondotel yang berada di Bali.

"Sudah (disita aset Udar) yang di Bali. Kondotel. Perolehannya sekitar tahun 2013. Terkait dengan kasus TransJakarta. Itu terkait korupsi terus di TPPU kan," pungkasnya.

Udar kini telah ditahan, awalnya dia ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan dan peremajaan Transjakarta tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun. Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dishub Pemprov DKI Gusti Ngurah Wirawan, dan mantan pegawai Dishub DKI Hasbi Hasibuan sebagai tersangka.