Merdeka.com - Guna meredakan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen yang beranggotakan 9 orang tokoh. Tugas utama dari tim ini adalah mencari solusi dan mendamaikan kedua lembaga penegakan hukum tersebut.

Berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lalu, tim ini dibentuk tanpa menggunakan surat Keputusan Presiden (Keppres). Alhasil, mereka tidak memiliki banyak kekuatan dalam menelaah sebuah informasi, bahkan tidak digaji.

"Dulu kan tim 8 ada keppres, ada kewenangan untuk mengundang para pihak. Ada informasi lantas kita undang. Fakta itu penting, kalau membuat putusan akurat, maka makin banyak informasi semakin baik, informasi itu bisa mencari sendiri, atau mengundang secara formal," ungkap anggota Tim Independen, Hikmahanto Juwana saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (29/1).

Kini, dengan tidak adanya keppres tersebut membuat mereka memiliki banyak kesulitan dalam mendalami sebuah informasi. Informasi penting pun baru didapat ketika ada pihak-pihak yang secara sukarela mendatangi atau mengundang mereka, seperti yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Kami memang memiliki keterbatasan karena tidak ada keppres, tapi bukan berarti tidak bisa memberikan masukan," tegas Hikmahanto.

Tak hanya itu, ketika dia tergabung dalam tim 8 bentukan SBY, mereka mendapatkan bayaran atas kinerjanya masing-masing. Dalam sehari, tim ini dibayar Rp 100 ribu per hari.

"Dulu ada gaji, sehari Rp 100 ribu, total dapat Rp 1,4 juta. Kalau enggak ada keppres enggak ada gaji. Tapi demi bangsa kita lakukan, dulu juga kita lakukan," pungkasnya.