Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak puas dengan vonis 4 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kasus suap terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Lembaga antirasuah itu pun mengisyaratkan banding.

Meski jauh dari harapan karena tuntutan JPU KPK terhadap Atut selama 10 tahun, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, bahwa kasus korupsi yang menjerat Atut tidak berhenti sampai di sini.

"Kasus Atut itukan ada dua yakni penyuapan di Banten dan Tangsel, tapi masih ada kasus lain yakni Alkes, itu belum diputuskan ada beberapa sedang penyelidikan," kata Bambang di kampus Unpar Bandung, Selasa (2/9).

Bambang menyebut bahwa lembaganya tengah membahas banding terhadap Atut. Atut sendiri selain divonis 4 tahun penjara, hanya didenda Rp 200 juta dengan subsidair 5 bulan kurungan penjara. Adapun tuntutan JPU dari KPK denda Rp 250 juta dan 5 bulan penjara.

"Kemungkinan besar akan banding karena tuntutan 10 tahun dan ini (vonis) 4 tahun," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK sudah menetapkan Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi alkes di Provinsi Banten. Atut dan Wawan dijerat dengan pasal 2 Ayat 1 dan atau pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.