Merdeka.com - Di sela-sela derasnya pemberitaan soal tuntutan Anas Urbaningrum menyita perhatian awak media kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi secara mengejutkan mengumumkan penetapan tersangka perkara baru. Kali ini kasus bakal diusut adalah dugaan korupsi proyek pembangunan tempat pendidikan dan latihan pelayaran milik Kementerian Perhubungan di Sorong, Papua, pada 2011.

KPK menetapkan mantan General Manager PT Hutama Karya, BRK (Budi Rachmat Kurniawan) sebagai tersangka. Direktur Pengembangan Bisnis PT HK itu ditengarai menggelembungkan harga komponen proyek.

KPK bergerak cepat. Mereka langsung menggeledah Kantor Pusat PT HK di Jalan M.T. Haryono Kavling 8 Jakarta Timur, dan Kantor HK Divisi Gedung di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kantor Kementerian Perhubungan di Jalan Merdeka Barat nomor 8 Jakarta Pusat, serta Kantor PPSDM Perhubungan Laut di Jalan Merdeka Timur nomor 5 juga ikut digeledah. Bahkan, penyidik juga menggeledah rumah Budi di Serpong, Tangerang Selatan.

Menurut Johan, penyelidikan kasus ini digeber akhir April 2014. Mereka juga masih mengembangkan kasus ini. Termasuk mulai menjajaki kemungkinan keterlibatan Anggota Komisi V DPR dalam perkara ini.

"Kasus masih dikembangkan. Kemungkinan besar ini akan ada tersangka baru di samping tersangka yang sudah diumumkan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers kemarin.

Johan mengatakan, para pejabat Kementerian Perhubungan juga bakal diperiksa berhubungan dengan kasus ini satu-persatu. Dia melanjutkan, nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 24,2 miliar. Sementara jumlah proyek adalah Rp 99 miliar.

Namun, di balik itu semua ternyata ada fakta unik di balik perkara ini. HK adalah pemenang lelang proyek pengadaan gedung baru KPK di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan. Pemancangan tiang pondasi sudah dilakukan akhir tahun lalu.

Perusahaan pelat merah itu berhasil meraih proyek dengan nilai kontrak Rp 195 miliar dengan skema anggaran tahun jamak. Mereka dibantu dengan tim konsultan perencana PT Pandu Persada dan konsultan manajemen konstruksi PT Artefak, bertanggung jawab membangun gedung buat komisi antirasuah setinggi 16 lantai dan dua ruang bawah tanah seluas 35.300 meter persegi khusus KPK, serta ruang tahanan terpisah dari bangunan utama. Gedung itu dibangun di areal sebesar delapan hektar. Masih teringat jelas ketika pengumuman pemenang lelang gedung baru KPK pada tahun lalu. Meski tertutup, para petinggi HK datang ke KPK dan pulang dengan wajah sumringah. Tak diketahui apakah Budi ada di antara rombongan itu.

"Insya Allah akan kami selesaikan sesuai dengan waktu yang tertera dalam kontrak, yaitu 18 bulan kalender. Ini merupakan kontrak tahun jamak tiga tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015," kata Direktur Utama HK, Tri Widjoyanto.

Meski demikian, KPK menggaransi tidak bakal ada konflik kepentingan dalam mengungkap perkara ini. Johan menyatakan pembangunan gedung baru tak bakal terpengaruh dengan kasus ini

"Ini urusannya lain. Tidak ada kaitan dengan proyek gedung baru," tulis Johan dalam pesan singkat.