Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tak melarang aksi demonstrasi saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Jokowi mengatakan, unjuk rasa dijamin oleh konstitusi.

Menanggapi itu, politisi PDIP Masinton Pasaribu menilai sikap Jokowi sangat tegas terhadap demokrasi.

"Itu menegaskan kejelasan sikap dan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan tetap menghormati berbagai perbedaan. Karena demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi," kata Masinton di Jakarta, Rabu (16/10).

Terkait sikap Polda Metro Jaya yang tidak akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) demonstrasi menjelang pelantikan, menurut Masinton, hal tersebut semata-mata dalam rangka pelaksanaan tugas Polri bersama TNI mengamankan seluruh rangkaian proses pelantikan.

"Apalagi tamu-tamu perwakilan dari berbagai negara akan hadir mengikuti prosesi acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR ini.

Oleh karenanya, kata Masinton, sudah tepat imbauan dan pembatasan yang dilakukan Polri agar tidak berdemonstrasi hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober nanti.

"Imbauan tersebut harus kita maknai sebagai langkah antisipasi keamanan dan ketertiban pelaksanaan agenda negara," ujar mantan aktivis '98 ini.

Masinton menegaskan, imbauan dan pembatasan demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini bukanlah pemberangusan demokrasi dan aspirasi. Sebab, pelarangan ini hanyalah bersifat tentatif, situasional dan bukan berlaku permanen.

"Karena Indonesia merupakan bagian dari negara demokrasi terbesar maka momen pelantikan ini akan mendapat perhatian dunia internasional," tuturnya.