Tak laporkan proyek senilai Rp 390 M, Pemkab Kukar 'disentil' BPK

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai tak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek pembangunan pusat perkantoran dan perdagangan barang atau jasa di Kelurahan Timbau, Tenggarong. Proyek tersebut memakan biaya hingga Rp 390 miliar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur, ketiadaan pengawasan dari pihak Pemkab yang dipimpin Bupati Rita Widyasari ini tidak diawasi dengan baik.

"Tidak adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Pemkab Kukar (terhadap pengerjaan proyek pusat perkantoran dan perdagangan barang atau jasa)," demikian tertulis dalam Hasil Laporan Pemeriksaan BPK Provinsi Kaltim, ditulis Sabtu (23/7).

Dalam hasil pemeriksaan BPK Provinsi Kaltim, Bupati Rita tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemkab dengan pihak kontraktor yakni PT Citra Gading Asritama.

"Setelah perjanjian terbentuk, belum ada Keputusan Bupati yang menunjuk pihak-pihak yang menjadi bagian dari pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi. Bupati hanya meminta kepada Bappeda untuk mengawasi dan memantau perkembangan pembangunan," demikian termaktub dalam LHP BPK Provinsi Kaltim.

BPK hingga kini tidak menerima laporan pertanggung jawaban Pemkab Kukar terkait proyek tersebut.

"Sampai dengan pemeriksaan berlangsung (6 Mei 2015 atau 28 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian) belum ada satu pun laporan hasil pelaksanaan pembangunan yang diserahkan kepada Pemkab," jelas BPK.

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ataupun Bupati Rita Widyasari terkait hasil laporan BPK tersebut.