Merdeka.com - TNI Angkatan Udara berencana membeli helikopter Agusta Westland (AW) 101 untuk Kepresidenan dan para tamu negara. Seakan tak mau kalah, Polri juga berencana membeli helikopter Agusta Westland (AW) 189 sebanyak satu skuadron.

"Dari penelusuran Indonesia Police Watch (IPW) diketahui, dalam Renstra Pinjaman Luar Negeri (PLN) Polri Tahun 2015-2019. Rencana pembelian helikopter semula direncanakan untuk Anggaran PLN tahun 2017 dengan nilai 150 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,95 triliun. Tapi kemudian dimajukan ke Anggaran PLN tahun 2015. Tak jelas kenapa rencana itu dimajukan. Akhir November 2015 lalu Mabes Polri sudah membahas rencana pembelian heli AW 189 ini," Ketua Presidium Indpnesian Police Watch Neta S Pane dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (3/12).

Menurut dia, pembelian heli ini dilakukan melalui Sur, seorang mafia proyek yang sudah sangat dikenal di lingkungan Polri. Berdasarkan data IPW, pameran Alutsista Militer dan Polisi (Milipol) di Paris pada 17-20 November 2015 lalu, AW 189 helikopter buatan Inggris-Italia ini, harga per unit mencapai 20 juta dolar. Polri akan membelinya secara bertahap untuk satu skuadron.

"Diharapkan Polri membatalkan rencana ini, mengingat harga helikopter itu terlalu mahal," ujar dia.

Lanjut dia, heli AW 189 bisa dimodifikasi untuk operasional SAR maupun untuk mengangkut personil. Kapasitas penumpangnya 16 orang.

"Berbeda dengan heli AW 101 yang akan dibeli Kepresidenan, kapasitas penumpangnya 30 orang dan harganya 21 juta dolar AS atau 16,2 juta euro. AW lebih canggih dari super puma maupun heli lain di kelasnya," kata dia.

"Rencana pembelian heli ini memang untuk mengganti sejumlah helikopter Polri yang rata-rata sudah berusia uzur. Hanya saja harga heli AW 189 dinilai terlalu mahal, baik harga pembelian maupun perawatannya, sementara biaya perawatan Alutsista di Polri sangat minim. Sehingga, jika Polri tetap nekat membeli AW 189 dikhawatirkan heli supercanggih itu akan uzur sebelum waktunya, mengingat minimnya anggaran perawatan Alutsista di Polri," sambungnya.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya mendesak Polri membatalkan rencana pembelian AW 189. Dalam membeli Alutsistanya Polri harus mengacu kepada Undang-undang 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menyebutkan pembelian Alutsista diprioritaskan ke industri dalam negeri. Jika Polri membeli Alutsistanya dari industri dalam negeri, seperti dari PTDI, jaminan dan biaya perawatannya akan jauh lebih murah.

"PT DI saat ini sudah memproduksi beberapa jenis heli sekelas AW 189, seperti heli Eurocopter EC 175 hasil kerjasama PTDI dengan Airbus yang harganya hanya 7,9 juta dolar AS atau heli Bel 525 dan Super Puma EC 225 yang berkapasitas 19 orang," bebernya.

Presiden Joko Widodo sendiri telah mengambil sikap tidak menyetujui rencana pembelian helikopter AgustaWestland AW-101 bikinan Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia. Menanggapi keputusan itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya Hadian Sumintaatmadja berjanji mematuhi perintah Presiden Jokowi.

"Itu keputusan beliau (presiden), sudah, kita ikutin. Sebagai kebijakan kepala negara diikuti, begitu. Kita harus siap laksanakan," kata dia di Istana, Jakarta, Kamis (3/12).

Hadian menjelaskan, selain untuk kebutuhan VVIP, helikopter AW-101 sebetulnya juga diperlukan untuk SAR. Yang digunakan untuk proses evakuasi dan untuk mengangkut logistik.

"Walaupun sekali lagi bisa juga diconvers ke VVIP atau VIP pesawat. Intinya kita memerlukan itu untuk kekuatan pesawat SAR kita," jelasnya.

Dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana sore tadi, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Agus Supriatna tidak terlihat. Menurut dia, Kasau sedang ada dinas ke luar negeri.

"Lagi dinas luar negeri. Ke Australia, ada undangan kepala staf di sana. Baru pulang besok, kalau nggak Sabtu," tandasnya.