Merdeka.com - Penghasilan sopir dan pemilik angkutan umum kota (angkot) di Surabaya, Jawa Timur terus menurun. Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai wadah para pengusaha angkot dianggap tidak bisa memperjuangkan nasib mereka.

Kegeraman atas sikap Organda membuat 23 pengusaha angkot mendirikan wadah sendiri. Mereka mendeklarasikan Komunitas Angkutan Kota Surabaya (KKS) di Gedung Nasional Indonesia, Jalan Bubutan, Surabaya.

‎"Tujuan kami keluar dari Organda dan mendeklarasikan KAKS, adalah untuk sejahtera. Karena selama ini, Organda tidak bisa memperjuangkan nasib kami. Advokasi terhadap aturan pemerintah yang memberatkan sopir angkot hanya sebatas formalitas," terang Ketua KAKS, Yanto, Rabu (10/2).

Tujuan terbentuk KAKS diyakini mampu membuat para pengusaha dan sopir sejahtera. Selama ini, kata Yanto, Oraganda tidak pernah tuntas melakukan advokasi ke pemerintah dalam membela pelbagai hak sopir dan pengusaha angkot Surabaya.

"Kami akan bersama-sama memperjuangkan nasib kami sendiri, melalui advokasi-advokasi kami sendiri," tegasnya.

Dalam KAKS, mereka meyakini bahwa pengemudi angkot merupakan mitra. Sehingga perlu diperjuangkan sama laiknya pengusaha. Namun, itu tidak diterapkan oleh Organda selama ini.

"Organda itu kan asosiasi, anggota sepenuhnya itu ya pengusaha, kalau pengemudinya hanya temporer. Di KAKS ini, ‎pemilik adalah pengusaha, mitranya ya pengemudi. Jadi ada kebersamaan, untuk memperjuangkan nasib para sopir angkot," ungkap Penasehat KAKS, Edy Haasibuan di loksi sama.

Salah satu kebijakan pemerintah yang tidak diperjuangkan Organda, misalnya melegalkan angkutan roda dua di jalur-jalur padat. Kondisi ini tentu membuat angkot makin ditinggalkan penumpang.

"Makin banyaknya ojek di Surabaya, penghasilan angkot makin berkurang. Penumpang banyak beralih ke roda dua. Yang menjadi masalah, kita terpuruk dari sisi penghasilan. Keterpurukan ini, imbas dari aturan-aturan pemerintah, yang tidak berpihak pada sopir angkot."

"Misalkan, dari Terminal Bungurasih ke Terminal Joyoboyo, butuh waktu satu jam. Ini dianggap terlambat. Ya kalau begitu, naik angkutan apapun sampainya tetap satu jam. ‎Kecuali naik motor, yang bisa bobol sana, bobol sini," sambungnya.

Kemudian, masih kata dia, pelebaran jalan yang tidak seimbang, dan menyebabkan kemacetan. "Sehingga, waktu yang dibutuhkan untuk sampai tujuan, sangat lama, karena jalan macet. Angkot pun mulai ditinggalkan penumpaang."

Pemilik angkot Lyn WK ini, juga menyoroti ‎Undang-Undang Nomor 22/2009, yang petunjuk pelaksanaanya (juklak) menggunakan Peraturan Pemerintaan Nomor 17/2014, tentang penyelenggaraan angkutan umum, yang wajib berbadan usaha.

"‎Kami tidak menentang aturan itu. Wong itu undang-undang, tidak bisa dibatalkan. Kami hanya ingin penangguhan, sampai kami siap. Harus diakui, penyelengaraan angkutan umum itu diselenggarakan oleh usaha yang berbadan hukum. Sebab ada subsidi pemerintah, yang tidak bisa diberikan orang per orang, tapi melalui badan usaha," kata dia.

‎Sementara itu, Kadishub Surabaya, Budi Utomo menuturkan pihaknya akan memberikan subsidi kepada 10 badan usaha angkot. "10 ini, nantinya bisa mewakili seluruh angkot yang ada di Surabaya. Nanti, akan kita beri subsidi," katanya.

Sekadar tahu, di Surabaya terdapat ‎1500 unit kendaraan (armada) yang melayani 52 jalur, mulai dari Surabaya utara, Surabaya timur, Surabaya selatan hingga Sidoarjo dan Malang. Untuk satu jalur, dilayani oleh satu Lyn, yang membawahi 50 armada.