Tak bermutu, alat kesehatan Pemprov Banten ditolak bupati Lebak
Merdeka.com - Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menolak pengadaan alat kesehatan dari Pemerintah Provinsi Banten karena spesifikasinya tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan.
"Kami menolak bantuan pengadaan alat kesehatan dari Provinsi Banten untuk kebutuhan Rumah Sakit maupun Puskesmas," katanya di Rangkasbitung, Jumat (21/2). Demikian dikutip dari antara.
Dia mengatakan, penolakan alat kesehatan tersebut karena tidak sesuai dengan standar yang diperlukan rumah sakit maupun Puskesmas. Karena itu, pihaknya menolak jika pemerintah Banten menawarkan bantuan pengadaan Alkes itu.
Bahkan, dirinya ketika melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Adjidarmo menemukan Alkes yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan medis.
"Kami sangat membutuhkan alkes untuk keperluan sarana RSUD Adjidarmo, namun kami menolak jika tidak standar yang dibutuhkannya," katanya.
Menurut dia, pihaknya akan menerima bantuan Alkes apabila sesuai dengan standar spesifikasi peruntukannya, karena sangat dibutuhkan untuk keperluan Rumah Sakit dan Puskesmas.
Saat ini, ujar dia, peralatan kesehatan relatif kurang sehingga berdampak terhadap pelayanan medis.
Pihaknya juga hati-hati bantuan Alkes dari Provinsi Banten, terkait penetapan tersangka Tubagus Chaeri Wardana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami berharap bantuan Alkes dari Pemprov Banten maupun Pemerintah Pusat karena masih banyak peralatan medis khususnya di Puskesmas mengalami kekurangan," katanya.
Seperti diketahui KPK tengah mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan sudah ditetapkan jadi tersangka.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OTT KPK di Labuhanbatu Terkait Korupsi Pengadaan Barang & Jasa, Bupati Erik Adtrada Ritonga Ikut Terjaring
Nawawi belum memberikan keterangan lebih lanjut soal sektor pengadaan barang dan jasa yang menyeret bupati Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaBupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca SelengkapnyaPenjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini
Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bupati Labuhanbatu Kena OTT KPK Ternyata Politikus NasDem
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaKetua dan Tiga Anggota PPK Tapos Depok Batal Mengundurkan Diri, Begini Alasannya
PPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca SelengkapnyaSosok Ratna Ani Lestari, Bupati Perempuan Pertama Banyuwangi yang Memutuskan Berhenti dari Dunia Politik
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaOtak Pungli di Rutan KPK Diperiksa Sebagai Saksi, Ini yang Bakal Didalami Penyidik
Hengki merupakan ASN yang saat ini bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Pada jabatan sebelumnya di KPK, ia bertugas sebagai Keamanan Ketertiban di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya