Tak bawa bukti, saksi dari Hanura diusir hakim MK

Merdeka.com - Persidangan dengan agenda perkara Pemilu 2014 wilayah Jawa Barat, sempat diwarnai perdebatan antara Ketua Majelis sidang Mahkamah Konstitusi ( MK ) Ahmad Fadlil Sumadi dengan relawan dari pemohon yakni Partai Hanura .

Perdebatan itu bermula saat salah satu orang yang mengaku saksi dari Partai Hanura . Orang itu mempermasalahkan hilangnya beberapa suara dari Dapil di Subang, Jawa Barat. Namun saat ketua sidang menanyakan keperluan dan keterangan yang diajukan, orang tersebut tak dapat memberikannya.

"Saya saksi dari Dapil Subang. Saya memberikan keterangan saksi perkara suara yang hilang," kata pria yang belum sempat memberikan nama itu dalam keterangannya.

"Oke. Ada berapa perkara yang kamu tahu di Subang?" tanya Ketua Majelis sidang, Ahmad Fadlil Sumadi dalam sidang pleno di lantai 4, Gedung MK , Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (30/5).

"Enggak tahu," jawab saksi itu.

"Ya sudah, daftar pemilih tetapnya berapa?" tanya hakim kembali.

"Enggak tahu," jawabnya.

"Loh gimana? Ya sudah yang kamu bawa (bukti) berapa?" cecar Fadlil.

"Enggak tahu juga," jawabnya lagi.

"Kamu sebenarnya sebagai apa? Ketua DPC atau DPW," tanya Ketua Majelis Hakim

"Begini, saya sebenarnya sebagai relawan saja," tutur orang itu.

Sontak jawaban itu langsung membuat Ketua Majelis Sidang Ahmad Fadlil Sumadi berang dan langsung memberikan saran kepada kuasa hukum dari Partai Hanura , Elza Syarief .

"Gimana ini kuasa hukum, saksi tak bisa memberikan keterangan, apa kesaksiannya diganti saja?" saran Ahmad Fadil.

Menanggapi itu, Elza pun mempersilakan saksi lain untuk memberikan keterangannya. "Ya sudah ketua majelis," kata Elza.

Namun bukannya diam, orang itu malah memberikan komentar yang membuat ketua majelis hakim geram dan sempat melontarkan ucapan mempersilakan keluar pada orang tersebut.

"Kalau saya bawa bukti di daerah Majalengka saja gimana?" celetuknya.

"Udah diam saja kamu, kalau tidak saya suruh keluar," cetus Fadlil.

Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi ( MK ) secara serentak menggelar sidang kedua perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan 12 partai politik nasional, 2 partai politik lokal, dan 32 perseorangan bakal calon anggota DPD pada Jum'at (30/5).

Agenda persidangan seputar pembuktian pemohon, termohon, dan pihak terkait. Partai Hanura sendiri mengajukan 8 perkara dalam sidang pembuktian ini.