Merdeka.com - Bantuan keuangan sarana prasarana untuk kabupaten kota pada APBD Jawa Tengah (Jateng) 2015 dialokasikan Rp 730,93 miliar. Daftar alokasi sementara mencatat Cilacap sebagai penerima bagian terbesar sekitar Rp 39,4 miliar dan Kota Magelang terkecil, hanya Rp 10 miliar.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, asas proporsional dan transparansi mendasari penyusunan bantuan ini. Prinsip keadilan sama rata tidak mungkin diterapkan karena setiap daerah memiliki karakteristik berbeda, baik luasan wilayah, jumlah penduduk, kondisi ekonomi, dan kebutuhan pembangunan.

Maka, sebelum melakukan pembahasan anggaran dengan DPRD Jateng, Ganjar menghadirkan 35 bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk masing-masing mengusulkan anggarannya. Model ini merupakan pertama kali yang diterapkan Ganjar selama beberapa kepemimpinan beberapa gubernur di Jateng.

Cilacap mendapat bagian terbesar karena termasuk pemilik wilayah terluas di Jateng. Angka kemiskinan dan pengangguran serta kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi membuat Cilacap semakin favorit untuk mendapatkan alokasi bantuan.

"Logis saja kan, wilayahnya luas, saingannya kira-kira Banyumas dan Brebes. Maka Cilacap kami prioritaskan," kata Ganjar dalam rapat koordinasi dengan 35 bupati wali kota membahas bantuan keuangan APBD 2015 di Gedung Grhadhika, Komplek Kantor Gubernur Jateng, Senin (17/11) sore tadi.

Setelah Cilacap, alokasi bantuan terbesar berikutnya ialah Banyumas, Purbalingga, dan Purworejo. Sedangkan peraih nominal terkecil ialah Salatiga yang hanya mendapatkan Rp 10 miliar.

"Kalau Salatiga kan memang wilayahnya kecil," katanya.

Dalam rapat berlangsung siang hingga sore tadi, Ganjar meminta bupati - wali kota membuat daftar usulan yang diurutkan berdasarkan skala prioritas. Daftar usulan berbasis musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) itu dikirimkan paling lambat dua hari ke depan.

Sebelum ditetapkan, Ganjar akan mengundang bupati dan wali kota sekali lagi untuk mengecek daftar usulan program itu. Hal ini penting karena pada tahun-tahun sebelumnya banyak pos-pos bantuan keuangan yang berubah atau tidak sesuai usulan.

Selain itu, bantuan keuangan pada masa lalu selalu 'njomplang' antar daerah dengan parameter tidak jelas. Disinyalir, penentuan bantuan keuangan dikuasai oleh DPRD Jateng.

Agar tidak terulang, Ganjar menetapkan besaran bantuan dari tiga sumber yakni musyawarah perencanaan pembangunan, kunjungan kerja gubernur, dan usulan DPRD. Porsi terbesar dari musrenbang daerah sebanyak 60 persen, sisanya sebanyak 40 persen dibagi antara aspirasi masyarakat langsung kepada gubernur dan melalui DPRD Jateng.

Cara baru ini diakui Ganjar berpotensi mengundang reaksi dari pihak-pihak yang selama ini memainkan anggaran tersebut. Gubernur pun sudah memperkirakan bakal tidak mudah mengegolkan bantuan keuangan sistem baru ini di rapat pembahasan DPRD.

"Kalau pembahasan di DPRD keras, saya akan minta rapat diskors untuk hadirkan narasumber. Nara sumbernya ya bapak ibu bupati wali kota semua ini. Siap?" tanya Ganjar.

"Siap!" kata mereka serempak.