Merdeka.com - Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menyatakan, putusan Kasasi yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) tidak menghukum dia atas kasus dugaan korupsi. Sebab, meskipun putusan MA menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Susno sendiri, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan Tinggi (PT).

"Yang diputus dalam PT itu bukan perkara saya, tapi perkara yang lain. Ini karena dalam amar putusan memuat nomor perkara, nama terpidana dan jenis perkara yang salah," ujar Susno saat ditemui di Cikini, Jakarta, Kamis (14/3).

Dalam berkas salinan putusan banding yang diterima Susno, dalam bagian pertimbangan menyebutkan nomor perkara yang sebenarnya, yakni 1260/Pid.B/2010/PN. JKT.SEL tanggal 24 Maret 2011. Sedangkan di amar putusan pada halaman yang sama, nomor perkara yang tertera adalah 1288/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL tanggal 21 Februari 2011.

Selanjutnya, Susno mengatakan, apabila putusan tersebut harus dijalankan justru membuat dia melakukan pelanggaran. "Kalau saya laksanakan putusan itu juga, berarti saya melanggar Undang-undang," terang dia.

Terkait dengan putusan Kasasi tersebut, Susno menyatakan, putusan tersebut sudah benar. Dia pun tidak akan melaporkan hakim agung yang menangani perkaranya ke Komisi Yudisial (KY). "Kalau putusan MA ini tidak salah," pungkas dia.

Sebelumnya, Susno dihukum penjara selama tiga tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 200 juta oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait kasus pemotongan dana hibah Pilgub Jabar tahun 2008. Selain itu, PN juga menghukum Susno membayar uang pengganti sebesar Rp 4 miliar.

Putusan itu dianulir oleh PT Jakarta dengan mengubah nominal uang pengganti menjadi Rp 4.208.898.749. Tetapi, dalam putusan PT tersebut terdapat perbedaan nomor perkara antara bagian pertimbangan dengan amar putusan.

Sedangkan dalam tingkat Kasasi, MA menolak permohonan Susno. Tetapi, putusan tersebut tidak mencantumkan perintah eksekusi dan hanya memuat kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.