Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan proyek pembangunan reklamasi teluk Jakarta harus dihentikan karena menunggu kajian amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Oleh sebab itu, perusahaan atau pengembang yang mendapat bagian dalam pembangunan 17 pulau buatan di proyek reklamasi tak boleh mengerjakan apapun.

"Ya kita harus tegas henti, ya hentikan enggak boleh ada pekerjaan apapun lagi di sana," kata Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (4/5).

Menurutnya, dalam izin pembangunan reklamasi teluk Jakarta untuk membuat pesisir, namun nyatanya dibangun pulau buatan. Dampaknya, para nelayan juga tak bisa mencari ikan dan tak boleh melewati pulau buatan itu. "Negara tak boleh kalah sama perusahaan," kata dia.

Lanjut Susi, reklamasi harus dijalankan dengan syarat-syaratnya yang ditetapkan. Jangan sampai dalam pengembang mengalahkan masyarakat. Tapi warga juga harus memperjuangkan nasibnya tanpa bersikap anarkis.

"Nelayan bukan suku marjinal. Penyumbang GDP (gross domestic product) tertinggi itu perikanan. Lah masa kita mau digusur-gusur," tandasnya.

Untuk diketahui, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta ada sembilan pengembang dalam reklamasi teluk Jakarta. Yaitu PT Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marun, PT Pelindo, PT Manggala Krida Yudh, PT Pembangunan Jaya Anco, PT Kapuk Naga Indah (anak perusahaan Agung Sedayu), PT Jaladri Eka Past, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro, PT Jakarta Propertindo.

Dari sembilan pengembang, baru dua yang mendapat izin pelaksanaan. Keduanya yakni Kapuk Naga Indah dan Muara Wisesa Samudera. Sementara yang lainnya baru mendapatkan izin prinsip.