Merdeka.com - Kementerian Kehutanan dianggap belum memenuhi standar pengelolaan pemerintahan yang baik dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal itu diketahui lantaran dalam Survei Integritas 2012 dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga pimpinan Zulkifli Hasan itu memperoleh nilai di bawah enam.

Menurut pemaparan hasil Survei Integritas Sektor Publik oleh KPK hari ini, prestasi Kementerian Kehutanan paling jeblok di antara lembaga negara pusat lainnya.

"Hanya ada satu instansi pusat memperoleh nilai integritas di bawah enam, yaitu Kementerian Kehutanan," kata Direktur Pencegahan KPK Iswan Helmi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/12).

Tidak hanya itu, unit layanan Izin pelepasan Kawasan Hutan pada Kementerian Kehutanan pun sama-sama mendapat nilai integritas di bawah enam.

Selain Kementerian Kehutanan, BPN dan Kementerian Agama merupakan instansi dengan nilai rendah, tapi lebih tinggi dari Kemenhut. Hal itu terlihat jika dibandingkan tiga lembaga negara lain, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Polri, dan Mahkamah Agung.

Namun, menurut KPK, ada tujuh lembaga negara tingkat pusat lain memperoleh nilai integritas di atas tujuh. Antara lain PT. Jamsostek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Kementerian Perdagangan.

Terdapat tiga unit layanan tertinggi pada instansi vertikal, yaitu: Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Polri), Paspor (Kementerian Hukum dan HAM) dan Lembaga Permasyarakatan (Kementerian Hukum dan HAM).

Sementara tiga unit layanan dengan nilai terendah di unit layanan vertikal adalah Sertifikat Hak atas Tanah (BPN), Administrasi Pernikahan KUA (Kementerian Agama) dan Peralihan Hak atas Tanah (BPN).

KPK melakukan jajak pendapat sejak Juni sampai Oktober 2012. Mereka mensurvei 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 lembaga vertikal, dan 60 pemerintah daerah. Lembaga antirasuah itu melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 15 ribu orang. Terdiri dari 1.200 responden di tingkat pusat, 8.160 responden di tingkat instansi vertikal, dan 5.640 responden di tingkat pemerintah daerah.

Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik disurvei dalam satu tahun terakhir. Dalam Survei itu, standar integritas terbawah ditetapkan oleh KPK adalah 6,00.

Menurut KPK, langkah ini dilakukan buat memantau sejauh mana efektivitas pengendalian terjadinya korupsi di bidang pelayanan publik. Hal itu juga berguna sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara penyedia dan pemakai

layanan masyarakat.

KPK menyatakan survei ini sekaligus memberi peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal, dan pemerintah daerah buat terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan pelayanan publik.

KPK berjanji bakal terus memantau berbagai sektor pelayanan publik di instansi pusat maupun daerah. Lembaga antikorupsi itu juga akan terus memberi penilaian integritas layanan secara berkala.