Merdeka.com - Kepala BIN Marciano Norman mengatakan, Markas Besar TNI harus mengusut bocornya surat pemecatan Prabowo ke publik. Menurut mantan Pangdam Jaya tersebut, dokumen seperti itu tidak boleh bocor kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan.

"Pihak berwenang harus evaluasi itu. Dokumen-dokumen itu tidak boleh bocor pada mereka yang tidak berkepentingan," kata Marciano usai menghadiri pelantikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Istana Negara, Senin (9/6).

"Yang memiliki itu, mungkin di Mabes TNI. Mereka harus evaluasi itu semua."

Saat ditanyakan, apakah beredarnya surat rekomendasi pemecatan Prabowo terkait pencapresan dirinya, Marciano enggan berkomentar. "Ah saya enggak komentar," ujarnya singkat.

Beredar surat rekomendasi pemecatan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI. Dalam surat yang diterima redaksi merdeka.com, surat itu dibuat dengan kop Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Perwira bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP.

Surat ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari Chaniago. Kemudian Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat.