Merdeka.com - Beredar surat keputusan (SK) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang persetujuan DPR terhadap pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Isi SK tersebut mengenai keputusan DPR yang menyetujui pemberhentian Marsekal TNI Moeldoko. dari jabatan sebagai Panglima TNI. Selain SK itu juga menyetujui pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI.

Keputusan tersebut mulai berlaku pada 3 Juli 2015 yang dibubuhi tanda tangan Ketua DPR, Setya Novanto. Dalam lembar kedua surat tersebut dilengkapi dengan stempel DPR RI. Namun anehnya SK itu mengalami kekeliruan penyebutan pangkat Moeldoko yang seharusnya jenderal.

Menanggapi SK yang beredar tersebut, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan bahwa SK tersebut palsu. "Surat itu palsu," kata Fuad kepada merdeka.com, Jumat (10/7).

Menurut Fuad, SK yang diterimanya tidak mengalami kesalahan pangkat Jenderal Moeldoko. Dia menegaskan surat keputusan yang beredar tersebut adalah palsu.

"Tidak ada yang salah, yang beredar itu palsu," singkat dia.

Seperti diketahui sebelumnya, Sekretaris Negara telah salah menulis Kepala Badan Intelijen Negara menjadi Nasional dalam undangan pelantikan mantan Gubernur DKI Sutiyoso di Istana Negara, Rabu (8/7) kemarin. Namun undangan pelantikan Kepala BIN itu sudah beredar pada seluruh pejabat negara untuk menghadiri.