Merdeka.com - Bharada E mencabut surat kuasa kepada Muhammad Boerhanuddin dan Deolipa Yumara sebagai penasihat hukum atau pengacara atas kasus dugaan pembunuhan Brigadir J.

Boerhanuddin menduga, pencabutan surat kuasa tersebut ada kaitannya dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke media.

"Ya bisa saja berkorelasi," katanya saat dihubungi, Jumat (12/8).

Dia menerangkan, pernyataan yang disampaikan ke media sesuai dengan fakta dan bukan semata-mata mencari panggung atau popularitas. Apalagi, keterangan yang diucapkan selaras dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Bapak kapolri menyatakan bahwa tindak pidana yang terjadi tidak ada tembak-menembak. Itu kan terkonfirmasi ada yang kami umumkan ke publik. Pelaku lebih dari satu itu terkonfirmasi semua dengan bapak Kapolri, di bawah tekanan juga terkonfirmasi," ujarnya.

Boerhanuddin mengungkit pernyataan Presiden Jokowi yang sejak awal meminta kasus dugaan pembunuhan brigadir J dibuka secara terang-benderang dan apa adanya.

"Ini kan rujukan kita ke sana. Kalau sebagai anak bangsa tidak ada lagi yang menghargai Presiden mau ke mana arahnya penegakan hukum," terangnya.

Karena itu, dia mengaku heran dengan terbitnya pencabutan surat kuasa terhadap dirinya dan Deolipa Yumara sebagai pengacara Bharada E.

"Intinya kita tegak lurus. Bapak presiden minta buka terang benderang, buka apa adanya. Kalau kita berada di jalur itu tiba-tiba berhenti-berhenti wah ada apa ini kan buat publik jadi tanda tanya," tutupnya.

Reporter: Ady Anugrahadi