Merdeka.com - Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pelarangan APBD membantu pendidikan madrasah, menuai kecaman dari berbagai pihak. Sebab, kebijakan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

"Yang akan menerima dampak terbesar dari kebijakan Mendagri ini adalah NU. Sebab mayoritas Lembaga Pendidikan (LP) Madrasah ada di dalam naungan LP Ma'arif NU," kata Ketua Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Muzakki di Surabaya, Jumat (28/12).

Muzakki mengatakan, terbitnya SE Madrasah ini, menunjukan pendidikan madrasah yang berada dalam naungan NU, menjadi dianak tirikan oleh pemerintah. "SE ini merupakan bukti kongkrit, bahwa pemerintah tidak paham regulasi yang dibuatnya sendiri," tegas dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya tersebut.

Sehingga kata Muzakki, pihak LP Ma'arif Jawa Timur akan mendesak kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tegas dan menolak pemberlakuan SE Mendagri tersebut.

SE Mendagri yang kontroversial itu, lanjut Muzakki, merupakan upaya pengulangan kebijakan yang pernah dikeluarkan Kemendagri sebelumnya di tahun 2005. Tetapi karena mendapat perlawanan dari berbagai pihak, akhirnya kebijakan itu kandas.

Hanya saja, yang patut dikritisi adalah belum adanya kesamaan pemahaman dari para pemangku kebijakan di tingkat pusat, menyangkut makna madrasah yang masih disamakan dengan agama.

"Padahal, madrasah dengan sekolah itu hampir sama, yakni menyangkut urusan pendidikan dan menjadi hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena sudah diamanatkan dalam UUD 1945."

Bahkan, lebih spesifik, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. "Kalau seorang menteri mengartikan madrasah sama dengan agama, itu adalah sebuah ironi besar. Sebab secara normatif dan empirik madrasah itu bukan agama tapi lembaga pendidikan," lanjutnya

Pun begitu, dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (PT), yang juga menjelaskan bahwa, urusan pendidikan itu menjadi kewenangan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal senada juga ditegaskan Kepala Kantor Kementerian Agama Jawa Timur, Sudjak. Dia mengatakan, jika SE Mendagri ini tidak efektif untuk dilaksanakan. Karena itu, langkah Kemenag Jawa Timur sejalan dengan upaya Menteri Agama yang juga meminta SE tersebut ditinjau kembali.

"Kekuatan APBN selama ini belum bisa menjangkau secara keseluruhan kebutuhan pondok pesantren dan madrasah. Sehingga belum bisa diberlakukan larangan pemberian bantuan itu," ungkap Sudjak.