Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Dia menerima uang sebesar Rp800 juta dalam kasus ini pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Sudrajad tercatat memiliki total harta kekayaan Rp10.777.383.297. Sudrajad terakhir melaporkan LKHPN pada Maret 2022 untuk periode tahun 2021.

Harta kekayaan Sudrajad terdiri dari sejumlah tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, kas/setara kas, dan harta bergerak lainnya.

Kepemilikan tanah dan bangunan tersebar di beberapa wilayah di Jakarta, Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Dia tercatat memiliki delapan tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan Rp2.455.796.000.

Dia juga tercatat memiliki dua alat transportasi, berupa kendaraan mobil Honda MPV tahun 2017 senilai Rp200 juta, serta satu unit sepeda motor dengan nilai Rp9 juta.

Hakim Agung MA ini mengantongi kas dan setara kas dengan nilai mencapai Rp8,07 miliar. Sedangkan harta bergerak lainnya milik Sudrajad sebesar Rp40 juta.

Berdasarkan LKHPN Sudrajad tahun 2020, dilansir di situs yang sama, dia memiliki total harta kekayaan Rp9.351.335.787. Sehingga kenaikan harta kekayaan Sudrajad mencapai Rp1,4 miliar dari tahun 2020 ke tahun 2021.

Sebelumnya, Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta dan Semarang, Jawa Tengah pada Rabu, 21 September 2022 hingga Kamis, 22 September 2022.

"Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan sebanyak 10 orang sebagai tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9).

Sudrajad Dimyati menerima Rp800 juta untuk mengurus perkara di MA. Sudrajad menerima uang tersebut melalui Hakim Yustisial yang juga Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu.

Firli mengatakan, uang Rp800 juta yang diterima Sudrajad itu untuk mengondisikan putusan kasasi gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari koperasi simpan pinjam Intidana (ID) di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya. Mereka adalah Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), Desy Yustria (DY) selaku PNS pada Kepaniteraan MA, dan Muhajir Habibie (MH) selaku PNS pada Kepaniteraan MA.

Kemudian dua PNS MA bernama Redi (RD) dan Albasri (AB), lalu dua pengacara bernama Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES), serta dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Sudrajad Dimyati merupakan Hakim Agung pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK sebelumnya memang menjerat sejumlah pejabat di MA, namun bukan hakim.

Sudrajad Dimyati merupakan lulusan sarjana Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia. Dia kemudian melanjutkan strata dua atau S2 Ilmu Hukum di kampus yang sama, yakni Universitas Islam Indonesia.

Dia diangkat menjadi Hakim Agung MA pada 2014. Setelah dia dinyatakan lolos fit and proper test di Komisi III DPR.

Reporter Magang: Michelle Kurniawan