Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menantang balik ICW dkk yang tergabung Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) yang sebelumnya melaporkan lima anggota DPR RI ke Mabes Polri dan BK DPR terkait dugaan adanya intervensi terhadap kasus sidang bekas Wali kota Semarang, Soemarmo dan Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko. Sudding meminta ke

"Saya tantang ICW membuktikan bahwa apa yang kita lakukan ini menyalahi kode etik anggota DPR atau tidak," kata Sarifudin Sudding kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (12/6).

Sudding justru menuduh balik ICW telah melakukan pencemaran nama baik terhadap lima anggota DPR RI yang telah diadukan ke kepolisian. "Maka kemarin kita melaporkan ke Polda dengan pasal berlapis," ungkapnya.

Sementara itu, ICW sudah melaporkan perbuatan para anggota DPR RI itu ke Badan Kehormatan DPR, terkait adanya dugaan intervensi terhadap peradilan.

"Anggota DPR RI dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan diri pribadi atau pihak lain," kata peneliti ICW, Donald Fariz.

Seperti diketahui, sidang bekas Walikota Semarang, Soemarmo dan Ketua DPRD Jawa Tengah, Murdoko, dipindahkan sidangnya dari Pengadilan Tipikor Semarang ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Beberapa orang anggota Komisi III DPR mempertanyakan pemindahannya dan bahkan sampai menghadiri sidang tersebut.

KPP merupakan gabungan beberapa LSM seperti TII, ICW, Indonesian legal round table, LBH Jakarta, dan YLBHI. Lima anggota Komisi III DPR yang dilaporkan, yaitu Aziz Syamsudin, Nasir Djamil, Syarifudin Suding, Abu Bakar al Habsy, dan Ahmad Yani.