Sudah kepalang turun gunung, mampukah JK damaikan Ical-Agung?
Merdeka.com - Dualisme di kepengurusan di Partai Golkar belum juga berakhir. Kedua kubu, Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono, tetap bersikukuh mengklaim sebagai pengurus yang sah di partai berlambang beringin.
Jika dualisme kepengurusan tak juga selesai, partai yang identik dengan warna kuning itu terancam tak akan bisa mengikuti Pilkada serentak pada Desember mendatang.
Kisruh partai beringin memasuki babak baru setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh kubu Ical atas Surat Keputusan (SK) Menkum HAM Yasonna Laoly terkait dualisme kepengurusan Golkar. PTUN meminta agar SK Menkum HAM yang mengesahkan kubu Agung Laksono sebagai pimpinan Golkar segera dicabut.
Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menilai putusan PTUN tidak adil. Karena itu, dia meminta Menkum HAM mengajukan banding.
"Putusan ini tidak adil. Menkum HAM yang akan mengajukan banding. Kami hanya sebagai tergugat intervensi," kata Agung Laksono sambil memasuki mobil usai menghadiri sidang PTUN Jakarta, Senin (18/5).
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan
JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla: Ada Orang Dalam Undang Pihak Luar Kuasai Golkar, Mengkhianati Partai!
Internal Golkar kembali panas jelang Munas pemilihan ketua umum
Baca SelengkapnyaKabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jusuf Kalla Endus Kecurangan Pemilu 2024: Semua Mengindikasikan, Kita Tunggu Hasil Resmi
JK mengaku masih menunggu hasil penghitungan suara resmi.
Baca SelengkapnyaJK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Ingatkan Pemimpin Jangan Emosional: Urusan Bangsa Ini Banyak, Pikiran Harus Tenang
Jusuf Kalla mengatakan, pemimpin harus memiliki gagasan dan bersikap tenang dalam memimpin bangsa Indonesia.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla Ibaratkan Pemimpin seperti Sopir: Kalau Suka Marah Emosi Bisa Tabrakan
JK mengatakan seorang calon pemimpin harus bisa membawa rakyatnya menuju kebaikan.
Baca SelengkapnyaAlasan JK Baru Terbuka Dukung Anies-Cak Imin: Dulu Saya Netral Untuk Menjaga Kalau Ada Masalah
Menurut Jusuf Kalla, sosok Anies adalah seorang yang baik
Baca Selengkapnya