Merdeka.com - Presiden Joko Widodo harus turun gunung menjelaskan pembatalan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kapolri ke DPR. Sejalan dengan itu berbagai strategi sepertinya disiapkan agar karir sang jenderal tak tamat.

Bintang terang Budi redup setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status itu disandang setelah dirinya dicalonkan tunggal sebagai Kapolri oleh Jokowi.

Situasi ini membuat hubungan KPK dan Polri kembali memanas. Satu per satu pimpinan KPK berurusan dengan hukum. Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menjadi tersangka.

Budi Gunawan pun terus melawan. Dia mempermasalahkan status tersangka dengan menggugat praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi pun menang.

Putusan itu membuat KPK memilih melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Dengan berbagai alasan Kejaksaan Agung akhirnya mengirim berkas ke Bareskrim Polri. Langkah ini menuai kritik karena dikhawatirkan kasus akan dihentikan.

"Bahwa dalam pengiriman pemindahan itu menggunakan penilaian hukum jangan campur adukan dengan masalah politik," ujar pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan berkas tersebut dilimpahkan karena penyelidikan kasus yang sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lengkap. Prasetyo seperti buang badan, dan enggan menuntaskan kasus tersebut.

"Nah menurut KPK sendiri kepada kita, ternyata kasus yang sama pernah dilakukan penyelidikan oleh Polri, karena itulah Kejaksaan, setelah mencermati, memberikan rekomendasi bahwa masih perlu pendalaman. Dan penyelesaian selanjutnya diserahkan ke Polri untuk ditindaklanjut sebagaimana mestinya," katanya.