Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang perdana gugatan praperadilan atas penghentian kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) berinisial GN terhadap bawahannya. Pihak korban menggugat keputusan Polda Metro Jaya yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Memang SP3-nya sudah lama bulan November 2011 lalu, karena korban merasa dirugikan dengan dikeluarkannya SP3 tersebut maka korban mengajukan praperadilan. Sidang sendiri dijadwalkan pukul 10.00 WIB pagi ini," kata Ahmad Jazuli, kuasa hukum korban yang menjadi pemohon dalam praperadilan ketika dihubungi merdeka.com, Senin (26/3).

Menurut Jazuli, dirinya sempat melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ini ke Mabes Polri, akan tetapi dari Mabes Polri berkasnya dilimpahkan kembali ke Polda Metro Jaya dan berujung pada dikeluarkannya SP3.

"Dulu kita pernah ajukan ke Mabes Polri, tapi berkasnya dilimpahkan ke Polda dan dari situ keluarlah SP3," ujarnya.

Kasus ini bermula ketika tiga perempuan yang bekerja sebagai sekretaris GN melaporkan tindakan atasannya ke Polda Metro Jaya karena telah dilakukan pelecehan seksual oleh GN.

Para korban tersebut adalah AIF (22), AN(25) dan NPS (29). AN dan NPS keduanya yang sudah berumah tangga itu bekerja sebagai staf di Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah BPN yang dipimpin GN.

Dari ketiga korban, AIF yang mengalami kondisi paling parah akibat kejadian tersebut. Menurut keterangan yang dihimpun, korban sejak 2010 diduga mendapat pelecehan seksual dari atasannya.

Sampai saat ini Ketiga korban masih menjalani rutinitas pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan BPN dan masih berkantor di direktorat yang sama dengan tempat GN bekerja.