Merdeka.com - Perppu No 1 Tahun 2013 mengatur persyaratan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik selama 7 tahun. Sedangkan Ketua MK pengganti Akil Mochtar, Hamdan Zoelva sebelumnya kader Partai Bulan Bintang (PBB).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Didi Irawadi Syamsuddin menganggap kondisi ini bagus untuk MK. Karena bisa menjadi ajang pembuktian bahwa Hakim MK dari kader politik tidak mempengaruhi putusan.

"Saya mengharapkan Pak Hamdan bisa membuktikan kepada rakyat bahwa seorang politisi bisa menjadi hakim yang benar," ucap Didi dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu (16/11).

Alasan Didi mengatakannya, karena Hamdan merupakan salah satu hakim muda yang memiliki kredibilitas baik. Dengan demikian wibawa MK bisa dikembalikan.

"Karena Akil adalah seorang politisi yang memulai kariernya dari partai dan ditangkap karena kasus suap," tutupnya.