Soekarwo: Pengurusan asuransi korban AirAsia harus satu pintu
Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo, memastikan pengurusan klaim asuransi korban AirAsia QZ8501 melalui satu pintu, yaitu via Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipantau langsung oleh Pemprov Jawa Timur.
"Itu (pengurusan satu pintu) untuk antisipasi sengketa antara keluarga yang berhak atau ahli waris," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut, Senin (12/1).
Bahkan, orang nomor satu di Jawa Timur ini, mengaku telah memanggil sejumlah lembaga terkait, seperti OJK Jawa Timur, Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Polda Jawa Timur, Perbanas, Asosiasi Asuransi dan Biro Hukum Pemprov Jawa Timur.
Dan dalam pertemuan tersebut, dirumuskan persyaratan yang harus dipenuhi pihak keluarga korban atau ahli waris yang hendak mengurus asuransi. "Semuanya nanti di bawah komando OJK Jatim yang ditugasi secara khusus oleh pusat untuk mengawal proses pencairan asuransi," katanya.
Selain itu, masih kata Pakde Karwo, mereka (tim) juga sepakat membentuk posko khusus untuk pengurusan asuransi tersebut. "Pengurusannya harus satu pintu."
Pengurusan yang tidak satu pintu, mantan Sekdaprov Jawa Timur ini mencontohkan, seperti kasus di Malang misalnya. Ada dua saudara korban yang sama-sama mengajukan pencairan uang ke bank Rp 4,2 milyar.
"Kasus itu, jangan sampai terjadi, kemudian sengketa yang berkepanjangan. Karena itu, perlu ada koordinasi satu pintu melalui OJK yang diawasi oleh Pemprov Jatim," tegasnya.
Kenapa harus satu pintu? Dijelaskan Pakde Karwo, sebab yang diurus tidak hanya asuransinya saja, tapi banyak hal, seperti siapa yang menerima, bagamiana nasib dana milik korban di bank, deposit box di bank, serta hutang yang ditinggalkan korban.
"Tapi upaya ini bukan dimaksudkan mempersulit keluarga korban. Hanya jangan sampai ada sengketa di antara keluarga mereka, khususnya ahli waris."
Diakuinya, ada juga yang mudah untuk mengurus, yaitu cukup dengan keterangan lurah atau kepala desa atau camat. Namun, bagi kelompok tertentu membutuhkan kekuatan hukum dari instansi berwenang.
Meski jenazah korban AirAsia sudah bisa diidentifikasi, ditegaskannya, itu belum bisa dijadikan dasar untuk menentukan ahli warisnya. Sebab ada undang-undang yang mengatur itu semua, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan.
"Jangan sampai kawin siri masuk dalam ahli waris. Jadi, harus jelas siapa yang menerima. Maka Pengadilan Tinggi yang bisa menentukan itu," tegasnya lagi.
Soekarwo juga memastikan, pencairan asuransi akan diberikan setelah semua proses selesai dan ada pengumuman pemerintah, ketika proses pencarian dihentikan.
Terkait upaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang juga mengurus soal asuransi, Soekarwo kembali dengan tegas menyatakan, harus satu pintu. "Boleh saja berkirim surat, tapi prosesnya harus satu pintu," ujarnya menegaskan.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Antisipasi Lonjakan Pemudik Lebaran, Sejumlah Maskapai di Adi Soemarmo Tambah Jam Operasional
Maskapai Citilink, Batik Air dan Super Air Jet mengajukan penambahan slot terbang.
Baca SelengkapnyaJatuhnya Air Asia QZ8501 di Selat Karimata 28 Desember 2014, Berikut Kronologinya
AirAsia QZ8501 adalah penerbangan yang mengalami kecelakaan pada tanggal 28 Desember 2014.
Baca SelengkapnyaDiresmikan Jokowi, Bendungan Karian di Banten Pasok Kebutuhan Air serta Jakarta
Jokowi mengatakan, bendungan dan Instalasi Pengolahan Air itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAirlangga Pastikan Partai Koalisi Prabowo-Gibran Tolak Hak Angket Pemilu
Ganjar menyadari paslon 3 tidak bisa sendirian mengajukan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaTiga Maskapai Asing Ajukan Penerbangan Langsung ke Bali, Ada Etihad Airways dari Abu Dhabi
Maskapai asing lainnya yang disasar yakni Turkish Airlines yang rencananya menambah frekuensi penerbangan.
Baca SelengkapnyaSempat Diisukan Renggang, Begini Momen Akrab Jokowi & Menteri Basuki Saat Resmikan Proyek Infrastrukur di Makassar
Saat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.
Baca SelengkapnyaUnair Memanggil, Guru Besar dan Akademisi Minta Jokowi Hentikan Politik Kekeluargaan
Saat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca SelengkapnyaAirlangga Soal Jatah 5 Menteri di Kabinet Prabowo: Ditunggu Saja, yang Penting Aman
Airlangga mengatakan yang penting jatah kursi untuk partai beringin aman.
Baca Selengkapnya