Soal Temuan Uang Kepala Daerah di Kasino, MPR Minta PPATK Kerja Sesuai Tugas
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjalankan tugas sesuai tupoksi saja. Pernyataan itu terkait temuan kepala daerah yang diduga menaruh uangnya di rekening kasino luar negeri.
"Sesuai tugas aja PPATK, karena kan tugasnya itu kan mengawasi transaksi yang mencurigakan. Kemudian kalau mau diproses ya diproses," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Rabu (18/12).
Jazilul menyebut tugas PPATK adalah mengawasi dan memproses transaksi keuangan mencurigakan. Sementara tugas untuk mempublikasikan temuan itu pada publik bukanlah tugas utama PPATK.
"Kalau mau dipublikasi atau tidak dipublikasi itu tergantung PPATK, karena semua ada tugasnya masing-masing," ucapnya.
Politisi PKB itu mempertanyakan apakah bijak PPATK langsung mempublikasikan temuan rekening kasino itu ke media. Ia menilai akan lebih baik bila diproses terlebih dahulu.
"Ya diproses aja jika memang itu ada dugaan yang tidak benar. Dalam strategi penegakan hukum yang tepat sasaran, apa benar kalau dipublikasikan itu tepat sasaran?," tuturnya.
Sebelumnya, Jazilul menyebut seharusnya PPATK memanggil kepala daerah tersebut atau berkoordinasi dengan pihak lain daripada mengungkapkan ke publik atau media.
"Kenapa PPATK tidak panggil saja orang yang bersangkutan? Minta penjelasan, kalau perlu laporkan ke penegak hukum yang lain yang bisa memanggil kalau PPATK tidak bisa memanggil. Daripada dipublikasikan membuat kegaduhan dan kecurigaan satu sama lain. Kan akan lebih bijaksana kalau seperti itu," kata Jazilul
"Lakukan saja sesuai porsinya. Kalau ada kesalahan laporkan kepada kita. Koordinasi antar-mereka. Ini koordinasi ke media. Memang media bisa manggil?," tambahnya.
Oleh karena itu, pada rapat lanjutan, Jazilul bersama Komisi III akan membahas temuan ini dengan PPATK.
"Itu mekanisme rapat saja. Tentu akan dipertanyakan apa tujuannya dan maksudnya. Kalau tujuannya memberikan nasihat kepada yang lain, apakah tidak lebih baik A, B, C yang diduga dipanggil, kan begitu. Koordinasi dengan penegak hukum yang lain kalau memang tidak sanggup. Daripada membuat kegaduhan lalu belum tentu benar," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setiap pasangan calon diperbolehkan menerima sumbangan dari sejumlah pihak.
Baca Selengkapnya"Hal-hal seperti itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh dibiarkan," kata Cak Imin
Baca SelengkapnyaPPATK mengungkap temuan transaksi keuangan mencurigakan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaAngka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaMantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaAksi dilakukan di kantor KPU Makassar untuk menagih janji upah kerja petugas sorlip
Baca SelengkapnyaPemberian uang santunan akan diurus secepatnya dan diberikan KPU masing-masing kabupaten kota.
Baca Selengkapnya