Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dianggap telah memfasilitasi narapidana kasus korupsi dengan mengirim surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait Peraturan Pemerintah (PP) 99 tahun 2012 tentang pengetatan pemberian remisi. Langkah Priyo tersebut dinilai tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi.

Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan tindakan politikus Golkar itu pada Badan Kehormatan (BK) DPR. Jika memang Priyo melanggar maka hanya BK yang berwewenang menanganinya.

"Biar BK saja yang menentukan. Apakah itu melanggar kode etik atau tidak," kata Marzuki Alie di Gedung DPR, Senin (15/7).

Namun secara pribadi, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat memandang sah saja jika Priyo menyampaikan aspirasi rakyat. "Saya pribadi memandang menyampaikan aspirasi tidak salah," tutupnya.

Sebelumnya, Priyo mendapatkan surat tentang permohonan perlindungan hukum dan HAM dari 9 narapidana kasus korupsi. Sembilan orang tersebut adalah Jenderal (Purn) Hari Sabarno, Agusrin M Najamuddin, Wijanarko Puspoyo, Soetejo Yuwono, Muchtar Muhammad, Jumanto, Abdul Syukur Ganny, Haposan Hutagulung, dan Abdul Hamid. Sementara itu, Priyo membantah hal tersebut dilakukannya karena membela koruptor.