Soal revisi UU KPK, Ruki teriak tiada kata lain kecuali lawan!
Merdeka.com - Gelombang dukungan penolakan atas revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus mengalir. Salah satunya dari gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi yang sore ini, Jumat (9/10), mendukung KPK dan menyatakan penolakan atas rencana DPR merevisi UU KPK.
Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengapresiasi dukungan rakyat pada lembaga antirasuah. Revisi UU KPK yang dinilai sebagai salah satu cara mengebiri dan memangkas wewenang serta tugas KPK harus dilawan. Ruki mengutip sepenggal kalimat dari puisi karya Wiji Thukul berjudul Peringatan.
"Saya kira setiap upaya pelemahan gerakan antikorupsi kita lawan. Tiada kata lain kecuali lawan!" teriak Ruki yang disambut teriakan dan tepuk tangan massa dari gerakan antikorupsi lintas perguruan tinggi.
Tak hanya Ruki, para pegawai KPK juga terlihat meneriakkan hal senada. Mereka menegaskan perlawanan terhadap upaya pelemahan KPK. "Kami pegawai KPK katakan lawan upaya pelemahan KPK," teriak mereka.
Ruki mengaku senang melihat derasnya gelombang aksi masyarakat menolak revisi UU KPK. Menurutnya, rakyat menjadi benteng pelindung gerakan pemberantasan korupsi.
"Ketika gerakan anti korupsi, ketika gerakan pemberantasan korupsi ditekan dari kiri dan kanan, sandaran kami hanya ada pada gerakan masyarakat. Karena itu kehadiran gerakan anti korupsi ini sangat memperkuat kami untuk maju terus," kata Ruki.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan pungli di rutan KPK melibatkan 90 pegawainya sendiri.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sebanyak 90 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga terlibat pungli di Rutan KPK bakal dipecat
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaNantinya tidak semua pelaku pungli yang terlibat akan dijadikan tersangka.
Baca SelengkapnyaKeputusan pemecatan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan tidak mudah untuk menelusuri fakta persidangan tersebut dengan pemeriksaan terhadap keluarga inti.
Baca SelengkapnyaUntuk 78 pegawai KPK dikenakan sanksi berat berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka
Baca Selengkapnya