Soal Reuni 212, PSI Nilai Bukti Pemerintahan Jokowi Demokratis
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengatakan, acara atau aksi reuni 212 kemarin hanya bisa dilakukan di Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Acara reuni 212 tersebut digelar di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12) kemarin.
"Kami bersyukur bahwa aksi 212 berjalan dengan damai dan aksi serupa hanya mungkin terjadi pada rezim demokratis. Jadi jangan berharap aksi serupa terjadi di North Korea atau Korea Utara atau di negara-negara yang semi demokratis, negara-negara yang belum full level demokrasinya," kata Raja Juli di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Senin (3/12).
"Jadi hanya di negara-negara yang demokratis lah yang aksi-aksi serupa bisa terlaksana. Dan tentu kita ucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian ya TNI dan juga tentu juga para pegawai kebersihan pasukan oranye yang membersihkan sama sampah bekas aksi tersebut," sambungnya.
Ia pun mengucap syukur dan bersukacita karena acara reuni 212 bisa berjalan dengan damai dan tertib meskipun diikuti oleh banyak orang.
Sekjen PSI ini pun mengklaim, hanya di era Jokowi-JK saja masyarakat dalam jumlah yang begitu banyak bisa mengekspresikan pendapat di muka umum.
"Tapi sekali lagi kami berbangga kami bersukacita bahwa aksi dilaksanakan kemarin berjalan dengan damai dan ini memperlihatkan bahwa Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi adalah pemerintahan yang demokratis di mana memberikan kepada masyarakat untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka pikirkan," ujarnya.
Selain itu, pihaknya turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu peserta aksi reuni 212. Ia mendoakan agar peserta aksi tersebut bisa mendapatkan tempat yang terbaik.
"Atas nama TKN Kami mengucapkan Bela sungkawa terhadap meninggalnya salah seorang peserta aksi innalillahiwainnailaihirojiun semoga beliau yang telah mendahului kita mendapatkan Khusnul Khotimah, mendapatkan tempat yang baik di sisi-nya segala dosa dan kesalahan yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bertemu Kepala Desa di Istana, Ganjar: Kalau Ada Pengarahan Politik, Mulai Tidak Fair
Ganjar Pranowo tak mempersoalkan pertemuan Jokowi dan kepala desa sepanjang pertemuan tidak bertujuan untuk mengarahkan dukungan
Baca SelengkapnyaReaksi Santai Ganjar Jika Jokowi Turun Gunung Kampanye
Jokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca SelengkapnyaNasDem: Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi Puluhan Kali, Tidak Terkait Sikap Politik
Surya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketum ProJo Ungkap Isi Pembicaraan Jokowi dan Relawan di Istana
Budi menyebut relawan memberikan sejumlah masukan kepada Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Kumpulkan Kepala Desa di Istana, Ini yang Dibahas
Jokowi mengumpulkan Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaIstana: Meski Dibolehkan UU, Jokowi Belum Ada Rencana Berkampanye
Istana menjelaskan kunjungan Jokowi di Jateng dalam kapasitas sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara Soal 4 Menteri Jokowi Dipanggil MK Bersaksi Soal Sengketa Pilpres
Sebagai informasi, empat menteri tersebut akan dipanggil MK pada hari Jumat 5 April 2024.
Baca Selengkapnya