Soal rekening gendut, Demokrat siap tolak Budi Gunawan di DPR
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengusulkan Komjen Budi Gunawan kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Salah satu isu yang menuai polemik adalah soal rekening gendut Budi Gunawan.
Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, 4 tahun lalu Komisi III sebetulnya sudah pernah minta penjelasan soal rekening gendut tersebut. Yang salah satunya melibatkan Budi Gunawan, calon Kapolri yang ditunjuk Presiden Jokowi.
"4 Tahun lalu ketika isu muncul, kami minta Kapolri untuk klarifikasi. Dilakukan investigasi internal, sudah dilakukan klarifikasi bahwa yang ditengarai itu penerimaan sebelum UU PPATK berlaku, bukan setelah itu. Kecuali kalau ada temuan baru," kata Benny kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).
Oleh karena itu, tegas Benny, Komisi Hukum DPR sudah dipastikan akan mempertanyakan rekening gendut kepada Budi Gunawan.
"Pasti akan dikroscek ke yang bersangkutan. Kita akan mempertanyakan itu. Kita akan minta beliau untuk menjelaskan secara terbuka, sejelas-jelasnya kepada publik agar isu itu tidak jadi ganjalan," jelasnya.
Politisi Demokrat itu menambahkan, jika Budi Gunawan tidak dapat memberikan klarifikasi yang sesuai, maka Komisi III DPR bisa memungkinkan untuk menolak usulan Presiden Jokowi tentang calon Kapolri tersebut.
"Penolakan itu dimungkinkan, tapi harus dengan alasan yang jelas. Kalau tanpa alasan itu nanti Komisi III dipertanyakan," tutup Ketua DPP Partai Demokrat Divisi Hukum itu.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Sejumlah kalangan menilai Budi Gunawan tidak layak jadi Kapolri lantaran disandera kabar soal rekening gendut.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Tutup Debat Capres: Rakyat Dikecewakan Pemimpin dan Lawan Politik Dinasti
Ganjar mengatakan, rakyat Indonesia sudah sering dikecewakan oleh para pemimpinnya.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan Karena jadi Tuntutan Rakyat
Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaCaleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang
Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.
Baca SelengkapnyaPDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan
PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaBegini Detik-Detik Budi Djiwandono Keponakan Prabowo jadi Mualaf, Disaksikan Langsung Sang Capres
Politikus Partai Gerindra resmi menjadi mualaf di hadapan sosok capres dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ini informasinya.
Baca SelengkapnyaCalegnya Diduga Terlibat Politik Uang, Demokrat: Sudah Ditangani Bawaslu, Kita Hormati
"Sudah ditangani oleh pihak Bawaslu. Kita hormati prosesnya," Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono
Baca Selengkapnya