Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengusulkan Komjen Budi Gunawan kepada DPR sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Salah satu isu yang menuai polemik adalah soal rekening gendut Budi Gunawan.

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, 4 tahun lalu Komisi III sebetulnya sudah pernah minta penjelasan soal rekening gendut tersebut. Yang salah satunya melibatkan Budi Gunawan, calon Kapolri yang ditunjuk Presiden Jokowi.

"4 Tahun lalu ketika isu muncul, kami minta Kapolri untuk klarifikasi. Dilakukan investigasi internal, sudah dilakukan klarifikasi bahwa yang ditengarai itu penerimaan sebelum UU PPATK berlaku, bukan setelah itu. Kecuali kalau ada temuan baru," kata Benny kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).

Oleh karena itu, tegas Benny, Komisi Hukum DPR sudah dipastikan akan mempertanyakan rekening gendut kepada Budi Gunawan.

"Pasti akan dikroscek ke yang bersangkutan. Kita akan mempertanyakan itu. Kita akan minta beliau untuk menjelaskan secara terbuka, sejelas-jelasnya kepada publik agar isu itu tidak jadi ganjalan," jelasnya.

Politisi Demokrat itu menambahkan, jika Budi Gunawan tidak dapat memberikan klarifikasi yang sesuai, maka Komisi III DPR bisa memungkinkan untuk menolak usulan Presiden Jokowi tentang calon Kapolri tersebut.

"Penolakan itu dimungkinkan, tapi harus dengan alasan yang jelas. Kalau tanpa alasan itu nanti Komisi III dipertanyakan," tutup Ketua DPP Partai Demokrat Divisi Hukum itu.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengusulkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Sejumlah kalangan menilai Budi Gunawan tidak layak jadi Kapolri lantaran disandera kabar soal rekening gendut.